JAKARTA—World Bank dan Angkutan Khusus Pelabuhan Organda seluruh Indonesia menyepakati 10 rekomendasi sebagai langkah menghapuskan inefisiensi transportasi jalan raya serta memangkas beban biaya logistik di Indonesia.
“Ada 10 rekomendasi yang dikeluarkan,” ujar Konsultan World Bank (Bank Dunia) Rene Meeuws dalam forum sosialisai kepada pengusaha Angsuspel Organda, bertema Peranan Angkutan Truck dalam Penurunan Biaya Logistik di Tanah Air, Selasa (19/8).
Menurutnya, kesepuluh rekomendasi itu adalah membangun sistem lisensi yang menghubungkan operator dengan sistem informasi angkutan jalan, penyelarasan lisensi dan perizinan bagi perusahaan angkutan jalan, memberikan lisensi operator terkait dengan kriteria kualitatif dan kompetensi profesional bagai operator angkutan, menerapkan system pelatihan bagi pengemudi.
World Bank juga merekomendasikan untuk meninjau UU yang berkaitan tentang jam kerja pengemudi, UU soal pemeriksaan kendaraan bermotor, dan memperkenalkan langkah kebijakan untuk mendorong pembaruan armada.
Dalam rekomendasi itu, World Bank juga menggarisbawahi perbedaan harga bahan bakar antara perusahaan transportasi profesional dan kendaraan lainnya, menerapkan langkah efektif mengatasi overloading, serta mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Tanah Air.
“Untuk perbaikan infrastruktur jalan memang tidak mudah karena melibatkan semua pemangku kepentingan. Namun, harus ada perencanaan yang jelas supaya transportasi bisa terintegrasi satu dengan yang lainnya,” katanya.
Kesepuluh rekomendasi ini merupakan inisiatif dari kerja sama pemikiran antara World Bank dan Angsuspel Organda yang telah melakukan pemetaan persoalan logistic di Tanah Air, membuat survei, hingga mendorong sejumlah rekomendasi konkret kepada seluruh pemangku kepentingan logistik agar segera ditindaklanjuti.
Selain dihadiri oleh Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Hendra Fadli, dan ratusan perusahaan angkutan khusus pelabuhan di DKI Jakarta, forum sosialisasi itu juga diikuti oleh 10 pengurus Angsuspel di seluruh Indonesia.
Kesepuluh pengurus itu adalah Angsuspel Belawan Sumatra Utara, DKI Jakarta, Trisakti Banjarmasin, Banten, Dumai, Jambi, Bitung, Kalimantan Timur, Sunda Kelapa, dan Tanjung Emas Semarang.
MASALAH SERIUS
Rene mengatakan permasalahan peremajaan armada/truk pelabuhan juga masih menjadi persoalan serius sampai saat ini hampir di seluruh pelabuhan Indonesia.
Oleh karena itu, ujarnya, untuk mendorong peremajaan truk pelabuhan di Indonesia
perlu sikap tegas dari pemerintah seperti menetapkan standar baru untuk mesin truk yang
langsung berhubungan dengan gas pembuangan/emisi.
“Saat ini, perusahaan besar dengan reputasi baik mengoperasikan truk dengan mesin Euro 2. Adapun, untuk transportasi jarak jauh dan angkutan pelabuhan bisa ditingkatkan
standarnya menjadi Euro 3,” tuturnya.
Berkaitan dengan upaya untuk mendorong peremajaan armada pelabuhan, tuturnya, pemerintah seharusnya mengurangi bea masuk untuk armada truk baru dan suku cadangnya, serta mengurangi pajak pembelian truk baru di pasar lokal.
“Penerapan suku bunga yang terjangkau untuk pembelian truk baru juga mesti didorong oleh lembaga keuangan di dalam negeri,” tuturnya.
Ketua Angsuspel Organda DKI Jakarta Gemilang Tarigan mengatakan persoalan peremajaan armada pelabuhan masih menjadi momok karena sebagian besar operator mengeluhkan tingkat suku bunga yang tinggi serta pajak-pajak dalam revitalisasi armada pelabuhan.
“Akibatnya, di Pelabuhan Tanjung Priok saja ada sekitar 85 truk yang sudah berusia lebih
dari 15 tahun,” ujarnya. (k1)
