JAKARTA—Pemerintah menargetkan pertumbuhan 100 galangan kapal baru yang mampu mengakomodasi kebutuhan reparasi kapal yang kian tinggi seiring dengan Pemerintah Joko Widodo–Jusuf Kalla yang menggencarkan gagasan poros maritim dan tol laut.
Soerjono, PLH Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian mengatakan pemerintah telah sepakat memberikan keringanan fiskal bagi industri galangan kapal melalui skema bea masuk di tanggung pemerintah (BMDTP) yang ditargetkan akan terealisasi pada tahun depan.
“ Kami mengharapkan, pemberian BMDTP itu akan semakin memicu pertumbuhan jumlah galangan yang selama ini masih lesu,” ujarnya Selasa (9/12).
BMDTP merupakan pengembalian bea masuk bagi impor komponen beberapa sektor industri yang belum bisa diproduksi/dipenuhi oleh industri dalam negeri.
Dia menuturkan, seiring pertumbuhan jumlah galangan baru nantinya juga akan meringankan pelaku usaha pelayaran saat melakukan reparasi kapal yang selama ini harus
menunggu 3 bulan saat melakukan docking karena padatnya galangan. “Kami harapkan ada 100 galangan baru untuk 5 tahun ini.”
Pertumbuhan galangan kapal sejauh ini masih terfokus di wilayah Batam. Dari 198 jumlah galangan, 110 di antaranya berada di Batam. Sedangkan sisanya, tersebar di Pulau Sumatra jumlah galangan kapal sebanyak 41, Kalimantan 18. Kemudian, Pulau Jawa, Bali dan NTT sebanyak 23. Selanjutnya, Papua dan Maluku 3, dan Sulawesi 3.
Ketimpangan populasi galangan tersebut disebabkan karena Batam yang berada di kawasan berikat telah terbebas dari segala beban fiskal. Sementara galangan di luar Batam masih harus menanggung PPN impor komponen 10% dan cukai 12%.
Soerjono mengimbau agar keringanan sektor fiskal yang diterima galangan di Batam diarahkan pada proyek pembangunan kapal untuk kebutuhan ekspor, sedangkan untuk kebutuhan pembangunan kapal di dalam negeri diserahkan pada galangan di luar Batam. Dengan demikian, terjadi persaingan yang sehat antara galangan di Batam dan di luar Batam.
“Di Batam semestinya untuk ekspor, tapi kenyataannya mereka juga membangun untuk kebutuhan kapal domestik.”
Adapun, kebutuhan pengadaan kapal yang kian meningkat sejak adanya gagasan tol laut dapat di bangun di galangan dalam negeri. Soerjono mencontohkan, dari 3500 unit kapal kebutuhan kapal baru, separuhnya agar dibangun di galangan dalam negeri, seperti yang telah dipraktikkan oleh Kementerian Perhubungan selama ini. “Apapun kejadiannya harus bangun di galangan dalam negeri.”
REVITALISASI GALANGAN
Pada sisi lain, pemerintah juga berencana merevitalisasi 88 galangan kapal dengan total biaya investasi mencapai Rp10,8 triliun. Revitalisasi galangan dilakukan untuk mendukung sektor kemaritiman yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan revitalisasi bertujuan untuk memproduksi kapal di dalam negeri, sehingga pemerintah tidak perlu bergantung kepada impor kapal.
Indroyono mengungkapkan untuk menghidupkan kembali industri galangan kapal, pemerintah juga berencana untuk memberikan insentif berupa pembebasan PPN.
“Kami akan memberi kemudahan kepada investor berupa pembebasan PPN, tetapi sekarang kebijakan ini masih diproses dan dihitung oleh tim tarif.”
Eddy K. Logam, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mengharapkan penghapusan PPN impor segera terealisasikan pada bulan ini. Menurutnya, beban fiskal yang selama ini dirasakan industri galangan membuat harga unit produksi kapal dalam negeri lebih mahal 30% ketimbang produksi yang sama di luar negeri. Diharapkan, penghapusan PPN dan cukai nantinya akan menekan harga per unit kapal hasil produksi dalam negeri akan turun sekitar 5%-7,5%. Bahkan, jika perbankan membantu sektor pendanaan, harga jual unit kapal hasil produksi dalam negeri
akan kian mendekati harga jual kapal di China. “Jika dibantu lagi dengan bunga perbankan lebih murah maka harga akan semakin mendekati.”
Penghapusan PPN impor komponen dan cukai juga akan menstimulus pertumbuhan populasi galangan kapal nasional. Dalam setahun, diprediksi pertumbuhan jumlah galangan sebesar 20%-30%, dan akan tumbuh 100% pada 5 tahun mendatang. Adapun, lokasi galangan baru akan banyak terbangun di Pulau Kalimantan dan kawasan timur Indonesia. (Bisnis Indonesia)
