BATAM – Sebanyak 11 pelabuhan baru di wilayah Provinsi Kepulauan Riau siap beroperasi pada 2016 untuk mendukung program tol laut Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
“Kami membangun 11 pelabuhan baru dan diharapkan selesai 2016 untuk mendukung visi tol laut Jokowi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Muramis di Batam, Selasa (2/9). Sebanyak 11 pelabuhan itu di antaranya di Pulau Serasan, Pulau Subi, Pulau Sedanau dan Pulau Laut di Kabupaten Natuna, Pelabuhan Tanjungmoco dan Pelabuhan
Malarko di Kabupaten Karimun, dan Pelabuhan Dompak di Kota Tanjungpinang.
Dia menuturkan, 11 pelabuhan itu sudah dibangun pemerintah daerah sejak 2010. Namun, hingga kini masih dalam pengerjaan, karena harus dilakukan pendalaman alur.
Pulau-pulau di Kepri, terutama di Kabupaten Natuna belum dilengkapi pelabuhan memadai, meskipun sudah ada pelayaran PT Pelni dengan kapal besar.
“Jadi, selama ini masyarakat itu tidak bisa turun dari kapal Pelni di pelabuhan, karena fasilitasnya belum memadai,” ujar dia seperti dikutip dari Antara.
Masyarakat terpaksa turun kapal di tengah laut, untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kapal kayu (pompong) ke pelabuhan. Itu harus dilakukan karena pelabuhan di pulau-pulau itu dangkal dan tidak bisa digunakan untuk tambat oleh kapal besar.
“Seperti di Pulau Subi dan Pulau Laut, masyarakat turun di tengah laut. Istilahnya rede,”
kata dia. Dengan 11 pelabuhan baru itu diharapkan dapat membuka akses masyarakat kepulauan.
Jika sebelumnya masyarakat kesulitan berkendara ke pulaupulau sekitar, dengan pelabuhan yang baru akan mempermudah transportasi laut. Selain itu, pembukaan pelabuhan baru juga diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah arus barang kebutuhan pokok, sehingga dapat menurunkan harga barang.
Muramis juga mengatakan, ide Tol Laut oleh Joko Widodo cocok diterapkan di Kepri. Itu
mengingat provinsi muda itu terdiri atas ratusan pulau kecil yang menjorok hingga Laut
China Selatan.
Sebelumnya Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah/ BULOG Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur mengungkapkan, konsep tol laut akan berhasil jika diselaraskan dengan konsep Pendulum Nusantara yang digagas oleh Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Selain itu, penerapan konsep yang diusung pasangan Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla itu membutuhkan kerja sama dari berbagai instansi agar berjalan efektif.
“Dalam pandangan Kadin, tol laut perlu dilakukan harmonisasi supaya tiga konsep tadi bisa dipersatukan agar program bisa terlaksana dengan efektif. Ini untuk mengatasi persoalan konektivitas yang banyak sekali. Kita tahu pengembangan daerah industri sedang dipercepat, sehingga tol laut juga harus segera berjalan,” papar dia belum lama ini.
Pelindo IV
Sementara itu, PT Pelindo IV Cabang Ambon dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan menindaklanjuti pengalihan fungsi pasar lama menjadi lahan peti kemas di Pelabuhan Yos Sudarso.
“Untuk pengembangan Pelabuhan Yos Sudarso ke depan, kami telah bekerja sama untuk menindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 2015,” kata Manager SDM dan Umum PT Pelindo IV Cabang Ambon Harison Nanlohy kemarin.
Menurut dia, tim kajian telah mendapat kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam
MoU yang akan ditandatangani oleh Dirut PT Pelindo IV dan Wali Kota Ambon pada 2015.
“Hasil kajian yang dilakukan berupa pembagian sharing keuntungan sebanyak 55% untuk
Pelindo IV dan 45% untuk Pemkot Ambon. Selanjutnya, itu akan dibahas saat penandatanganan MoU,” kata dia.
Harison menambahkan, pihaknya dan Pemkot Ambon sebelumnya telah menandatangani
nota kesepahaman pada Mei 2012 tentang pembebasan pasar lama, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim. “Tim yang dibentuk bersama diharapkan dapat mengkaji lahan pasar lama untuk dijadikan lapangan penumpukan peti kemas,” kata dia. ™ (investor daily)
