JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia II mengklaim penetapan pungutan bagi hasil atau sharing atas layanan jasa bongkar muat barang di lingkungan kerja Pelindo II, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok dengan perusahaan bongkar muat masih wajar. Dirut Pelindo II Richard Joost Lino mengatakan biaya sharing bongkar muat didasari pada kesepakatan bersama antara Pelindo dan perusahaan bongkar muat (PBM)…
JAKARTA—DPR mengkritik usulan PT Pelabuhan Indonesia II yang akan meleburkan seluruh operator pelabuhan di Indonesia karena rencana itu dianggap tidak akan efektif menyeimbangkan pembangunan dan meningkatkan produktivita pelabuhan. Perusahaan semacam Pelindo yang mengedapankan pada pengembangan infrastruktur dikhawatirkan hanya memihak pada pembangunan pelabuhan-pelabuhan tertentu. Adapun, rencana pembangunan di pelabuhan lain yang amat dibutuhkan akan dihambat karena…
JAKARTA—Pembentukan dewan logistik nasional dinilai mendesak karena akan mempermudah aksi dan implementasi konsep sistem logistik nasional. Dewan logistik tersebut nantinya memiliki wewenang untuk mengambil sejumlah keputusan strategis atau tidak sekadar melakukan koordinasi dengan kementerian terkait secara rutin. Sugiharjo, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan, mengatakan wacana pembetukan UU tentang logistik tidak…
JAKARTA – Pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur Indonesia (KTI) harus dijadikan sebagai pelabuhan komoditas impor dari Eropa, Asia, dan Australia. Hal itu sejalan dengan visi maritim Presiden terpilih Joko Widodo terkait rencana membangun tol laut. “Pelabuhan seperti di Sorong-Papua dan Bitung-Sulawesi Utara, bisa dijadikan pintu masuk bagi 14.000 kapal yang beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, lalu…