JAKARTA—Pelaku usaha kapal offshore menolak rencana pemerintah mengenakan bea masuk pembelian kapal tersebut mengingat 90% pengadaan kapal offshore jenis khusus masih diimpor. Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Indonesia National Shipowners Association (INSA), mengatakan sejauh ini 90% jenis kapal offshore jenis khusus seperti kapal pengeboran, survey dan konstruksi masih diimpor sehingga pengenaan bea…
JAKARTA—PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) meminta anggaran public service obligation atau PSO naik menjadi Rp1,6 triliun pada tahun depan untuk dialokasikan kepada pelayanan kapal perintis. Manager Public Service Obligation dan Kapal Perintis PT Pelni Didik Dwi Prasetio mengatakan Kemenhub selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sesuai dengan usulan Pelni…
JAKARTA—Setelah bertahun-tahun diusulkan para pelaku usaha perkapalan, pemerintah akhirnya melakukan harmonisasi kebijakan per pajakan terhadap industri galangan kapal. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan BKF dan Kementerian Perindustrian tengah melakukan verifikasi dan kajian menyeluruh terkait dengan insentif atau pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) penyerahan kapal dan bea masuk komponen kapal. “Kami…
PEMERINTAH Indonesia dan Pemerintah Singapura menyepakati garis batas laut kedua wilayah negara dalam perjanjian penetapan garis batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura. Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam. Penandatangan dilaksanakan saat kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Singapura, yang berakhir kemarin. Sebelumnya, perundingan…