Apbmi: Hentikan Kartel Jasa Bongkar Muat di Priok

JAKARTA—Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok didesak segera menghentikan praktik ber nuansa kartel atas kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan perusahaan bongkar muat terseleksi dan PT Pelindo II yang memunculkan ketentuan bagi hasil di pelabuhan. Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok perlu mengambil langkah tegas terkait dengan kondisi tersebut dalam upaya menekan biaya logistik di pelabuhan tersibuk di…

Pebisnis Minta Ada Transparansi

JAKARTA—Pelaku usaha di industri galangan kapal menginginkan adanya keterbukaan informasi terkait dengan kebutuhan kapal nasional dalam jangka panjang. Mereka menilai ego sektoral selama ini tidak hanya terjadi pada mata rantai logistik nasional, tetapi juga terjadi pada proses pengadaan kapal di dalam negeri. Kondisi itu tampak dari minimnya informasi dan transparansi kebutuhan pengadaan kapal dalam negeri.…

Priok Tetapkan Cost Recovery per 1 November

JAKARTA—Pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan cost recovery sebesar Rp65.000–Rp.75.000 per boks peti kemas berisi muatan ekspor impor di lima fasilitas terminal peti kemas terhitung mulai 1 November 2014. Kelima terminal peti kemas tersebut adalah Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Multi Terminal Indonesia (MTI), Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Priok. Sesuai dengan…

Kabinet Jokowi Dinilai Tidak Pro Kedaulatan Pangan

Janji Presiden Jokowi membawa Indonesia menuju kelaulatan pangan ditagih rakyat. Aktivis kecewa terhadap kabinet yang disusun Jokowi, khususnya pos Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diisi pengusaha. Mereka khawatir kedua menteri tersebut lebih pro pada korporasi dibanding petani dan nelayan. DIREKTUR Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik, menegaskan, kedaulatan…