JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu laporan resmi dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II terkait adanya perpanjangan kontrak pengelolaan terminal Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Port Holding. Namun, Kemenhub melalui Operator Pelabuhan Tanjung Priok tidak memberikan batas waktu pelaporan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit mengatakan, pihaknya belum menerima laporan resmi dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II sebagai pemegang konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) terkait kabar perpanjangan kontrak pengelolaan JICT dengan pihak Hutchison. “Berita resminya belum saya terima. Dari pihak regulator melalui Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok sudah melayangkan surat ke Pelindo II untuk menanyakan kebenaran kabar perpanjangan kontrak pengelolaan JICT,” kata Bobby saat dihubungi Investor Daily, Senin (25/8).
Bobby mengatakan, Pelindo II sebagai operator berkewajiban melaporkan segala bentuk kerja sama dengan pihak asing termasuk pengelolaan JICT sesuai dengan UU No 17/2008 tentang Pelayaran. “Pada saat perjanjian pertama tahun 1999 Pelindo II masih sebagai regulator. Tapi di tahun 2008 fungsi regulator sudah diberikan kepada OP sesuai UU No 17/2008. Saat itu Pelindo II sudah menjadi operator pelabuhan, sehingga wajib melapor kepada OP,” jelas Bobby.
Meski demikian, pihak OP Tanjung Priok tidak memberikan batas waktu kepada PT Pelindo II untuk menyampaikan laporan mengenai perpanjangan kontrak JICT tersebut.
Di sisi lain, terkait adanya penolakan dari serikat pekerja JICT, tutur Bobby, pihaknya tidak bisa mengganggu keputusan Pelindo II untuk memiliki mayoritas saham di JICT. Hal itu karena merupakan kebijakan perusahaan. Bobby juga menyebut berbagai skema bisa ditempuh untuk mengelola sebuah pelabuhan, tergantung dari kebutuhan.
“Kelebihannya kalau dia menggandeng pihak asing itu bisa terbantu dari segi pendaan,” kata dia.
Di samping itu, Bobby mengaku tidak memiliki otoritas untuk menengahi aksi protes yang dilayangkan Serikat Pekerja JICT kepada perusahaan terkait pengelolaan terminal oleh campur tangan asing. “Antara perusahaan dan karyawannya itu masalah internal, silakan diselesaikan secara damai kalau ada permasalahan,” katanya.
Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebelumnya menuturkan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian Negara BUMN terkait keinginan Pelindo II untuk menguasai mayoritas saham di JICT. Dengan memperbesar kepemilikan saham di JICT, Pelindo II berkesempatan menggenjot pendapatan perusahaan, di samping membuat produktivitas terminal lebih terjaga dan tenaga kerja dalam negeri lebih banyak terserap.
“Saya sudah ajukan ke Kementerian BUMN. Sekarang kan masih tunggu persetujuan
dari Menteri BUMN,” kata dia.
Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya menyetujui PT Pelindo II untuk melakukan renegosiasi perpanjangan kontrak kerja sama dengan JICT dengan cara meningkatkan kepemilikan saham. Upaya renegosiasi dengan meningkatkan kepemilikan saham tersebut diharapkan dapat menaikkan pendapatan bagi Pelindo II.
“Usulan direksi Pelindo II untuk renegosiasi kami dukung, dengan catatan Pelindo II harus meningkatkan kepemilikan saham menjadi mayoritas di atas 51%,” kata Dahlan, belum lama ini.
JICT perusahaan afiliasi Pelindo II, didirikan tahun 1999. Sahamnya dimiliki Hutchison Port Holding Group (HPH Group) sebesar 51% dan sisanya 48,9% oleh Pelindo II dan 0,1% Koperasi Pegawai Maritim. JICT adalah pelayanan bongkar muat petikemas, baik ekspor maupun impor di Pelabuhan Tanjung Priok.
Saat ini, kata Dahlan, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pelindo II sedang mengkaji usulan tersebut dengan meminta pertimbangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung.
Soal waktu renegosiasi, mantan Dirut PT PLN ini menuturkan harus diselesaikan secepat mungkin. “Secepat mungkin. Perpanjangan kontrak kerja sama ini harus lebih bagus dari kontrak proyek pembangunan terminal peti kemas Kalibaru Tanjung Priok atau Container Terminal NewPriok, antara Pelindo dengan Mitsui,” papar dia.
