JAKARTA – Konsep tol laut akan berhasil jika diselaraskan dengan konsep Pendulum Nusantara yang digagas oleh Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Selain itu, penerapan konsep yang diusung pasangan Presiden/ Wakil Presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla itu membutuhkan kerja sama dari berbagai instansi agar berjalan efektif.
“Dalam pandangan Kadin, tol laut perlu dilakukan harmonisasi supaya tiga konsep tadi bisa dipersatukan agar program bisa terlaksana dengan efektif. Ini untuk mengatasi persoalan konektivitas yang banyak sekali.
Kita tahu pengembangan daerah industri sedang dipercepat, sehingga tol laut juga harus segera berjalan,” kata Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah/BULOG Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur, di Jakarta, Rabu (27/8).
Natsir menjelaskan, konsep tol laut mampu menaikkan daya saing ekonomi dan mengurangi ketimpangan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Tol laut merupakan
jaringan rute kapal laut berkapasitas 3.000 twenty foot equivalent units (TEUs) yang bergerak secara rutin dari Aceh hingga Papua.
Hal itu harus didukung dengan pengembangan beberapa pelabuhan menjadi pelabuhan utama dan modern, seperti Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong (Papua).
Natsir juga menyebutkan kunci utama kesuksesan tol laut adalah berkembangnya pelayaran jarak dekat (short sea shipping) sebagai pengangkut logistik ke pelabuhan besar. Short sea shipping akan menghubungkan wilayah kepulauan melalui jalur pelayaran antar pelabuhan utama dan pengumpan.
Dia menambahkan, pengadaan kapal untuk short sea shipping belum dapat dipenuhi seluruhnya dari industri perkapalan dalam negeri, sehingga sebagian perlu diimpor.
Pemerintah mendatang perlu memberikan dukungan berupa insentif pengadaan atau
pembuatan kapal short sea shipping.
“Isu strategis penunjang short sea shipping Indonesia ada tiga, yakni pertama, peran serta
lembaga keuangan bank dan nonbank. Isu kedua adalah insentif pajak dalam industri
Pelayaran atau perkapalan, dan ketiga, kontrak jangka panjang dari off taker,” papar dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan
Ekonomi Kadin Ina Primiana mengatakan, saat ini permasalahan utama logistik nasional adalah buruknya infrastruktur konektivitas. Permasalahan lain adalah buruknya pelayanan pelabuhan, minimnya alternatif moda transportasi, dan pembangunan yang tidak merata.
“Fasilitas pelabuhan kita masih kalah dengan negara lain. Kedalaman kolam rata-rata
pelabuhan di Indonesia adalah 6-12 meter, sementara Singapura, Malaysia atau Hong
Kong memiliki kedalaman kolam 16 meter. Buruknya pelayanan di pelabuhan juga membuat biaya tidak efisien,” kata Ina.
Untuk membenahi permasalahan yang ada saat ini, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah menentukan terlebih dulu alur pelayaran. Selain itu, pembenahan
Infrastruktur pelabuhan sangat mendesak, karena produktivitas pelabuhan makin menurun. (lrd)
