JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan
kemampuan dan profesionalitas para petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
(KPLP). Salah satunya dengan memberikan bantuan peralatan penegakan hukum laut
(maritime law enforcement) dan pelatihan peningkatan capacity building petugas KPLP.
Penyerahan peralatan penegakan hukum laut dilakukan oleh Robert Riley, acting deputy
chief of mission of The United State Embassy in Jakarta kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Dir KPLP) Tri Yuswoyo yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby R Mamahit di Ruang Sriwijaya Gedung Karsa Lantai 4 Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (28/8).
Peralatan tersebut akan dikirimkan secara langsung ke Pangkalan PLP Tanjung Priok dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku pihak penerima memiliki beberapa kewajiban di antaranya membayar biaya transportasi mdalam negeri untuk memindahkan dan memasang peralatan sampai di lokasi.
Bantuan lainnya adalah pelatihan peningkatan kemampuan para petugas patroli akan dilakukan oleh US Coast Guard dalam waktu dekat ini. Selain itu, US Coast Guard akan melatih para instruktur penegakkan hukum maritim KPLP.
“Melalui pelatihan ini diharapkan para calon instruktur dapat melatih para petugas patroli
KPLP secara mandiri sehingga kemampuan dan profesionalitas petugas KPLP makin
meningkat,” kata Tri Yuswoyo.
Program bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat seperti ini merupakan kedua kalinya
dilakukan. Pada April 2012, Ditjen Hubla juga pernah menerima bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat yaitu berupa Personal Radiation Detectors untuk sekitar 37 pelabuhan di Indonesia.
“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia di bidang penegakkan hukum maritim semakin kuat dalam forum bilateral maupun multilateral,” kata dia.
Tri Yuswoyo berharap program bantuan ini dapat meningkatkan kemampuan petugas KPLP yang bertugas di atas kapal partoli yang tersebar di lima Pangkalan PLP dan ratusan pelabuhan di seluruh Indonesia.
Para petugas tersebut membawa misi KPLP yaitu menciptakan transportasi maritim yang aman dan selamat sesuai dengan mandat yang tertuang dalam UU Pelayaran No 17/2008. ™
