BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta status dan skala layanan Pelabuhan Laut Cilamaya, Karawang, Jabar, diperjelas jika memang hendak ada perubahan di tempat itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Denny Juanda mengatakan pro kontra kelanjutan proyek tersebut harus segera dituntaskan pemerintah pusat Jika proyek Cimalaya akan dilanjutkan kejelasan statusnya apakah akan menjadi pelabuhan laut internasional ataukah feeder semata tetap harus kembali dibahas oleh para
pemangku kepentingan.
“Kami inginnya jadi pelabuhan laut internasional selain Tanjung Priok. Cilamaya posisinya apakah internasional atau terdefinisi? “ katanya,Senin (8/9).
Menurutnya, harus ada alasan lain yang memungkinkan proyek tersebut digeser atau berubah di luar urusan terganggunya jalur pipa Pertamina.
Denny menilai alasan Pelindo yang mengkhawatirkan keberadaan Cilamaya hanya membuat pelabuhan tersebut dilalui kapal-kapal kecil dan sejumlah risiko bisnis lainnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan persoalan pipa Pertamina.
Jika pro kontra pelabuhan ini hanya berangkat dari persoalan keberadaan jalur pipa minyak dan eksplorasi Pertamina di wilayah tersebut, secara teknis hal itu masih bisa dicarikan jalan keluar.
Apalagi, posisi proyek tersebut saat ini masih dalam tahapan studi kelayakan dan belum ke arah investasi. “Kalau memang mengganggu jalur pipa, reposisi saja atau digeser
sedikit-sedikit. Di wilayah itu kan tidak hanya Cilamaya, tetapi ada Ci parage. Pokoknya, niat awal membangun pelabuhan tidak berubah,” katanya. (k57) (bisnis indonesia)
