JAKARTA – Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono memastikan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, di Karawang, Jawa Barat, akan diteruskan meskipun beberapa pihak menyatakan keberatan. Saat ini, pemerintah sedang mencarikan solusi untuk permasalahan lokasi pelabuhan yang disebut mengganggu aktivitas produksi minyak dan gas (migas) PT Pertamina.
“Ini sedang dikaji lagi, akan digeser ke mana? Untuk lokasi akan dicarikan yang tidak mengganggu pipa-pipa milik Pertamina. Sekaligus, yang harus bdiperhatikan adalah aksesibilitas bmenuju ke sana apakah sudah cukup. Karena kalau akan membangun pelabuhan, harus lihat tata ruang apa sudah oke. Itu mulai dari infrastruktur darat dan jalur kereta akan seperti apa?” kata Bambang bdi Jakarta, Selasa (9/9).
Menurut dia, kemungkinan lokasi proyek akan tetap ke arah timur Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta). Hal itu sesuai tujuan pembangunan pelabuhan baru tersebut, yaitu untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi laut di kawasan industry bagian timur Jakarta.
Pelabuhan Cilamaya dibangun untuk menambah kekuatan Tanjung Priok sebagai
pelabuhan utama di Indonesia. “Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cilamaya itu
justru didesain sebagai komplemen (pelengkap) Tanjung Priok. Jadi, Priok dengan Kalibarunya akan diberikan waktu untuk berkembang sampai tahap tertentu, baru setelah itu Cilamaya bisa berproses,” papar dia.
Guna memaksimalkan utilitas Priok, pemerintah akan mendukung pihak Pelindo II
untuk mengelola akses menuju Pelabuhan Kalibaru. Hal itu mengingat permasalahan di Priok adalah akses.
“Kalau untuk Kalibaru nantikan kami bicara akses yang lewat Marunda. Ada tol di atas laut itu yang desainnya akan dimatangkan, ketimbang kita pakai jalur yang sekarang. Makanya ada pemikiran tol antara Cibitung-Priok itu nanti Pelindo
II yang masuk ke situ. Itu agar mereka punya privilege juga untuk membuat akses menuju Kalibaru,” jelas dia.
Bambang juga menuturkan tujuan pembangunan Pelabuhan Cilamaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pelabuhan ini nantinya bisa menampung kapal-kapal berkapasitas besar, sehingga pengiriman barang lebih efisien dan biaya logistik berkurang.
“Pembangunan pelabuhan ini bukan pesanan Jepang, tidak ada kepentingan politis di sini. Pembangunan Cilamaya, kami lihat dari sisi akan ada perkembangan industri di sebelah timur Jabodetabek yang harus difasilitasi. Tidak mungkin semua
harus masuk ke Jakarta,” ujar Bambang.
Sementara, Direktur Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit mengatakan,
kemungkinan pergeseran lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya tidak akan terlalu jauh dari tempat semula. Hal ini disebabkan kawasan industri di sekitar Cilamaya yang tumbuh sangat pesat, membutuhkan infrastruktur bpelabuhan yang
besar.
Sampai sekarang ini, lanjut dia, proses pembangunan masih on the track. Lokasi Pelabuhan Cilamaya juga tidak berpindah melainkan bergeser sedikit.
“Tidak akan jauh bergeser karena pelabuhan ini memang untuk back up Cikarang juga. Menurut konsultan independen, 40% barang yang masuk ke Priok
itu berasal kawasan industry di Cikarang. Ini potensi untuk Cilamaya. Mungkin nanti alur pelayaran saja yang bergeser sekitar 3.000 meter dari anjungan pantai supaya clear (untuk produksi migas),” papar Bobby.
Jembatan Laut
Pada bagian lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS) pembangunan jembatan laut mulai awal 2015. Bambang Susantono mengatakan, konsep jembatan laut dicetuskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung saat meninjau pelabuhan penyeberangan di Pulau Jawa. Jembatan laut adalah konsep penguatan jalur kapal penyeberangan (feri) yang menghubungkan Jawa dan Sumatera.
“Itu lebih kepada penguatan feri penyeberangan, bukan jembatan fisik. Feri itu kan jembatan bergerak. Kemenhub ditugaskan mengadakan studi komprehensif pada 2015 untuk melihat bagaimana sesegera mungkin pengembangan Pelabuhan Merak dan Bakauheni dalam jangka pendek, kemudian jangka menengah, sebelum adanya Jembatan Selat Sunda,” kata Bambang dalam acara peluncuran Center for Sustainable Infrastructure Development di Jakarta, kemarin.
Bambang juga menjelaskan, proses studi kelayakan akan dipercepat dari setahun menjadi enam bulan, karena konsep jembatan laut ini harus segera diimplementasikan. Penguatan pelabuhan penyeberangan juga akan mendukung konsep tol laut yang diusung presiden terpilih Joko Widodo.
“Ini berbeda dengan tol laut. Kalau tol laut yang ide Pak Jokowi itu untuk menambah bkapasitas pelayaran di perairan Indonesia yang terhubung secara
multimoda dengan yang lain. Nah yang lain itu bisa feri penyeberangan dan kapal-kapal lain di pelabuhan. Konsep jembatan laut atau penguatan penyeberangan ini akan menjadi bagian yang mendukung tol laut. Karena nanti ada perpaduan dari jalur utama, pengumpan, dan pengumpul, termasuk di dalamnya feri penyeberangan,” kata Bambang.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, penguatan infrastruktur pelabuhan juga akan memperkuat konektivitas di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur yang kuat, kata dia, disparitas antarwilayah akan berkurang.
“Kami serahkan ke pemerintahan baru, tapi sambil menunggu proses yang panjang, kami sudah minta Kemenhub untuk membuat jembatan laut. Konsep ini artinya Pelabuhan Merak dan Bakauheni akan diperbarui dan diperbesar. Kapal bisa banyak yang masuk, supaya lalu lintas khususnya barang lancar dan biaya logistic akan lebih efisien. Ini juga akan memperkuat konektivitas Jawa dan Sumatera,” papar dia.( Investor daily)
