Bakorkamla Berperan Wujudkan RI Sebagai Poros Maritim Dunia

BATAM – Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) berperan besar mewujudkan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia seperti yang dicanangkan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
“Bakamla setara dengan pasukan penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard/SCG) di luar negeri,” ungkap Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Desi Albert Mamahit, di Batam, Rabu (10/9). Sesuai Kepres 39/2013, amandemen UU No 6/1996 Tentang Perairan Bakorkamla menjadi Badan Keamaan Laut (Bakamla).
Menurut Mamahit, peran Bakamla penting untuk efisiensi anggaran keamanan laut. Misalnya, direktorat jenderal anggaran memberikan dana operasional kepada 11 lembaga seperti angkatan laut, polisi perairan, kementerian kelautan dan perikanan, serta lainnya, sekitar Rp 11 triliun per tahun. Dengan adanya Bakamla, operasional bisa ditekan menjadi hanya Rp 6-7 triliun per tahun ini.
“Pada prinsipnya Bakamla memiliki kekuasaaan dan wewenang yang lebih besar dibandingkan Bakorkamla. Bakamla akan menjadi satu badan atau single agency khusus dengan multi task,” ujar Albert.
Dia menuturkan, proses Bakorkamla menjadi Bakamla telah dipersiapkan sejak 2010. Konsep ini sesuai dengan rancangan undang-undang (RUU) keamanan laut yang tengah digodok di DPR,” jelasnya.
Prospek Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia semakin terbuka lebar sejalan dengan visi Presiden terpilih Joko Widodo. Belum lama ini, kementeriankementerian di bawah Menkopolhukam telah bertemu dengan tim transisi Jokowi-JK untuk membahas kemungkinan tersebut.
Bahkan, terang Albert, ketua tim transisi Rini Sumarno secara tegas akan mewujudkan doktrin Poros Maritim Dunia untuk Indonesia. Dengan demikian, semua kementerian yang ada akan mengacu pada doktrin tersebut dalam program mereka.
“Ini suatu harapan baru bagi kita. Mengingat negara kita adalah kepulauan dengan sumber daya alam luar biasa, potensi pemanfaatan maritim harus benarbenar dilakukan,” ucapnya.
Dalam waktu dekat, ungkapnya, Bakorkamla akan memberikan rumusan Poros Maritim Dunia kepada tim transisi untuk pembahasan di pemerintahan mendatang. “Tahapannya sedikit lagi, karena menunggu kesinambungan dengan RUU Keamanan Laut,” katanya.
Keamanan Laut
Menurut Dosen Pascasarjana fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Edy Prasetyono, Indonesia adalah negara paling memungkinkan untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Setidaknya ada tiga syarat agar Indonesia dapat disebut sebagai poros maritim dunia. Pertama, menjadi memiliki referensi dunia maritim, kedua menjadi pusat interaksi kelautan, dan ketiga memiliki karakter maritim. Sayangnya, lanjut dia, saat ini Indonesia masih belum memenuhi syarat-syarat sebagai poros maritim dunia. (Investordaily)