JAKARTA, KOMPAS – Indonesia belum pandai memanfaatkan keunggulan komparatif, antara lain posisi geografisnya di antara samudra Hindia dan Pasifik. Padahal, Konvcnsi hukum Laut lnternasional 1982 menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau pesawat udara internasional.
Ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) itu dilalui 45 persen dari total nilai perdagangan. dunia. “Posisi geografi itu belum dimanfaatkan baik. Buktinya, Indonesia belum punya pelabuhan transit bagi kapal niaga internasional,” ujar Hasto Kristiyanto
dari Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK dan Indroyono Susilo, Direktur Sumber
Daya Alam Perikanan dan Akuakultur Organisasi Pangan dan Pertanian, pada Sarasehan Iptek “Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri” yang diadakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, pekan lalu.
Menurut Hasto, pemerintahan Joko Widodo menargetkan pembangunan setidaknya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Hendak dirumuskan juga kebijakan pembangunan Benua Maritim Indonesia secara menyeluruh dan terpadu.
Untuk itu, diperlukan pembuatan tata ruang laut nasional terpadu dengan memasukkan semua kepentingan secara berimbang sehingga meminimalkan konflik. Antar sektor. Dalam pemanfaatan ALKI untuk pengembangan sistem transportasi, misalnya, harus mempertimbangkan jaringan instalasi serat optik dan pipa gas di dasar laut.
Saat ini, menurut Indroyono, dunia menghadapi lima masalah besar kelautan penangkapan ikan berlebih, pencurian ikan atau perikanan ilegal, kerusakan ekosistem
laut, perubahan iklim, dan kemiskinan masyarakat pesisir. Itu juga dihadapi Indonesia.
Kasus perikanan ilegal di dunia capai 26 juta ton per tahun atau nilai kerugiannya 23 miliar dollai” AS per tahun. Di Indonesia, perikanan ilegal dilakukan ribuan kapal asing, terutama Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Taiwan. Data Badan Pcmeriksa Keuangan
pada 2013, potensi pendapatan perikanan laut Indonesia tanpa perikanan ilegal Rp 365 triliun per tahun.(Kompas)
