JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meyakini produksi perikanan sebanyak 38,2 juta ton pada 2019 bisa tercapai. Asalkan, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalal (Jokowi-JK) memiliki langkah strategis di sektor perikanan, di antaranya memperbaiki data potensi perikanan di tiap daerah.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan (KP) Yugi Prayanto mengungkapkan, kalangan pengusaha di sektor KP menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru untuk memegang komitmen memajukan ekonomi dari sektor maritim.
Sebelumnya, Jokowi-JK memastikan dalam pemerintahannya membentuk 34 kementerian dengan 18 posisi akan diisi oleh kalangan professional murni.
“Kami menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru untuk membenahi sektor KP,” ungkap dia di Jakarta, Selasa (16/9).
Dia menjelaskan, ada beberapa program dan langkah strategis yang harus dilakukan pemerintahan baru untuk sektor KP. Yakni, perbaikan data potensi perikanan tiap daerah, pemberdayaan kelompok koperasikoperasi nelayan, peningkatan pelaku usaha baru perikanan dan permodalan/ Bulog perikanan. Pengusaha juga mengharapkan pemerintahan baru bisa menambah pelabuhan cold storage di sentra-sentra perikanan, dapat mengkaji prospek kerja sama dengan pihak swasta.
“Selain itu, kami juga mengharapkan ada kebijakan khusus terkait bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional nelayan,” kata Yugi.
Dia menjelaskan, peta jalan (roadmap) yang dibuat Kadin tentang sector KP dalam lima tahun ke depan telah mencapai tahap finalisasi. Kadin telah menetapkan program-program dan sasaran-sasaran yang harus dicapai.
“Pada sektor perikanan, optimalisasi produksi perikanan budidaya nasional dan produksi perikanan tangkap di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan laut lepas menjadi salah satu bidikan utama. Kami targetkan perikanan budidaya dan tangkap nasional bisa mencapai 38,2 juta ton pada 2019 dan menjadi salah satu komoditas ketahanan pangan nasional,
” jelas Yugi. Kadin telah menggodok pemetaan sektor KP untuk lima tahun mendatang guna melipatgandakan pendapatan sektor KP. Ini dilakukan mengingat potensi sektor KP mencapai Rp 255 triliun per tahun. Apabila diberdayakan dengan maksimal tentu akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) yang jauh lebih besar dari saat ini, pemasukan keuangan negara dari sector pajak juga akan lebih besar.
“Selama ini perhatian pemerintah masih terpaku pada pembangunan ekonomi di darat, belum mengarah ke perairan, padahal potensinya sangat melimpah.
Sudah seharusnya Indonesia mulai merancang langkah-langkah yang perlu disiapkan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia,” kata dia.(Investordaily)
