JAKARTA. Pemerintah berencana menggeser lokasi pelabuhan Cilamaya di Karawang,
Jawa Barat. Sebab, di lokasi proyek yang telah ditentukan oleh pemerintah saat ini, terdapat ratusan anjungan minyak dan gas (migas) dan pipa migas milik PT Pertamina.
Dedy S Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), mengatakan, pergeseran lokasi proyek Cilamaya dilakukan untuk menghindari kerugian yang akan dialami Pertamina akibat dampak pembangunan pelabuhan.
Berdasarkan kajian, pembangunan pelabuhan Cilamaya harus digeser sejauh 2 kilometer (km)-3 km. “Dengan adanya pergeseran itu, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan sekitar US$ 105 juta-US$ 120 juta. Dana ini untuk memperkuat konstruksi pipa bawah laut agar tak mengganggu produksi Pertamina,” kata Dedy, Senin (15/9).
Dedy menambahkan, bila lokasi pembangunan pelabuhan Cilamaya tidak digeser, potensi kerugian Pertamina bisa mencapai US$ 12 miliar. Meskipun, kerugian ini jauh lebih kecil dibandingkan potensi keuntungan negara dari pembangunan pelabuhan Cilamaya yang bisa mencapai US$ 65 miliar atau setara Rp 700 triliun. “Jika tak digeser, yang jadi beban pemerintah adalah mengganti kerugian Pertamina selama umur proyek. Pendapatan mereka akan hilang karena produksi harus berhenti,” imbuh Dedy.
Pelabuhan Cilamaya akan dibangun dengan skema Build Operate Transfer (BOT).
Dengan skema BOT, investor akan membangun dan mengoperasikan proyek ini sampai
jangka waktu tertentu. Setelah selesai masa konsesinya, maka proyek tersebut akan diambil-alih pemerintah.
Karena itu, rencana pergeseran proyek butuh keputusan presiden untuk memutuskan untung-ruginya. “Ini perlu persetujuan pemerintah karena menyangkut penghasilan
negara. Jadi, yang bisa putuskan adalah presiden. Tapi, Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung memutuskan proyek Cilamaya ini diteruskan ke pemerintahan baru,” sambung Dedy.
Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan menambahkan, keputusan mengenai lokasi Pelabuhan Cilamaya akan diputuskan oleh pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo. Dia bilang, pembangunan pelabuhan Cilamaya ini satu paket dengan proyek bandara di Karawang.
“Pelabuhan Cilamaya dan Bandara Karawang itu sebagai satu kesatuan yang akan diputuskan pemerintah mendatang,” kata Bambang. Bambang menambahkan, selain gangguan keberadaan pipa Pertamina, pembangunan Pelabuhan Cilamaya juga terkendala akses jalan. “Membangun pelabuhan harus lihat tata ruang dan aksesibilitas
seperti apa,” imbuh dia.
Kementerian Perhubungan akan menyediakan akses multimoda di Cilamaya. Pemerintah
akan membangun transportasi pendukung seperti kereta api dan bus. Dengan begitu, barang dari kapal bisa langsung diangkut menuju sentra produksi, pun sebaliknya.
(Kontan)
