NEGERl Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia,
namun kehidupannya masih saja berorientasi kontinental agraris. Para Founding Fathers
negeri tercinta ini sangat menyadari konstelasi Negara Indonesia yang terdiri dari beriburibu pulau serta dipersatukan oleh laut yang ada.
Hal tersebut dikemukakan bekas Menteri Perhubungan Laksamana Madya (Pum) Freddy
Numberi dalam diskusi soal maritim di Jakarta, akhir pekan lalu. Mcnurut dia, tonggak sejarah sebagai Negara Kepulauan Indonesia termuat dalam Updang-Undang Dasar 1945, pasal 25A. Dalam pasal itu disebutkan:”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang Undang.” Pasal ini mcrupakan payung hukum utama yang rnemberi pengakuan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sarat dengan isu- isu kemaritiman (Maritime Issues).
Sayangnya, kata Freddy, daIam perjalanan waktu sejak Presiden Soekarno sampai dengan
Presiden SBY belum banyak hal yang dicapai dalam membangun aspek kemaritiman. Pembangunannya masih parsial dan sporadis karena visi pemimpin tertinggi Indonesia terpengaruh mereka-mereka yang bervisi kontinental- agrari. Akibatnya, peluang memanfaatkan ekonomi maritim yang begitu besar baget kesejahteraan rakyat Indonesia
terbuang percuma.
Bung Karno pernah berkata dalam National Maritime Convention (NMC) 1963, bahwa: “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, maka negara dapat menjadi kuat jika menguasai lautan.” Untuk itu, Freddy meminta agar Presiden terpilih Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera mengkomunikasikan gagasan tentang poros maritim (maritime axis) dan tol laut (marine connectivity).
Kepemimpinan nasional hasil Pemilu 2014, juga mesti mampu mempertegas kembali bagaimana membangun negara maritim sesuai pesan dan gagasan Bung Karno.
Sebelumnya, Jokowi menilai potensi ekonomi kelautan saat ini sangat begitu penting. Karena itu, dirinya mendukung gagasan mengenai pembentukan Kemenko Maritim.• OSP . Rakyat Merdeka
