JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengkaji wacana pembatasan BBM bersubsidi untuk kapal nelayan dengan alat tangkap jenis pukat cincin atau purse
seine karena berdampak buruk pada lingkungan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwyn Yusuf menilai tren yang terjadi pada saat ini adalah kapal tuna longline mulai mengganti alat tangkapnya menjadi jenis purse seine karena dinilai lebih menguntungkan.
Saat ini, dia menaksir sedikitnya ada 100 kapal longline yang mengubah kapal tangkapnya menjadi purse seine. Gellwyn mengatakan pihaknya sedang mengkaji wacana
itu lebih mendalam untuk tidak memberikan izin penggunaan BBM bersubsidi pada kapal jenis itu.
“Sedang dikaji dan ada kemungkinan ke sana, untuk purse seine kita tidak kasih izin subsidi BBM,” katanya, Rabu (1/10).
Gellwyn menilai penangkapan ikan dengan purse seine tidak selektif dalam menjaring ikan. Hal itu karena alat tangkap jenis itu bisa menjaring banyak ikan sekaligus di wilayah tangkap yang diinginkan, tanpa menyadari ada ikan yang seharusnya belum
boleh ditangkap.
“Isu ini di internasional lho, di WTO ini keras sekali omongannya. Tapi untuk skala kecil mungkin masih bisa diperuntukkan, tapi untuk kapal di atas 60 GT mungkin sudah saatnya dikurangi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Yugi Prayanto menyatakan tidak sependapat dengan wacana tersebut. Menurutnya, hal tersebut akan membuat nelayan menjadi sengsara.“Purse seine itu mau yang di bawah 30 GT atau di atas 30 GT, sama-sama nelayan. Mereka mengeluarkan biaya BBM 60% produksi. Jika dipangkas kenaikannya
kan jadi 80%,” katanya.
Yugi menyarankan menindak tegas nelayan yang menjaring ikan di luar ketentuan.
Kadin menyatakan siap untuk aktif dalam memonitor serta memastikan keberlanjutan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi agar dapat diterima nelayan secara adil. (Irene Agustine) Bisnis Indonesia
