JAKARTA, KOMPAS – Perbaikan kapal di galangan dalam negeri membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan di luar negeri. Kondisi ini akibat kurangnya investasi sehingga banyak galangan di Indonesia tidak dilengkapi peralatan mutakhir.
“Banyak kapal harus menunggu satu hingga dua bulan untuk mendapat kesempatan masuk ke dok,” kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia( Iperindo) Eddy Kurniawan Logam, di Jakarta, Senin (29/9).
Iperindo menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor industri galangan. Padahal, industri galangan diyakini akan efisien apabila didukung kebijakan pemerintah.
Dukungan itu terutama penghapusan Pajak Pertambahan Nilai dan bea masuk komponen.
“Saya yakin, jika pemerintah mendukung, industri galangan akan bergairah. Investasi yang selama ini tertunda akan mengucur,” tambah Eddy.
Berdasarkan data Iperindo, saat ini ada 250 perusahaan galangan kapal yang terdaftar dengan kapasitas nasional terpasang untuk bangunan kapal baru 900.000 dead weight tonnage (DWT) per tahun. Tingkat utilisasinya 60 persen.
Adapun kapasitas nasional terpasang untuk pemeliharaan atau reparasi kapal 12 juta DWT per tahun dengan tingkat utilisasi 100 persen.
Namun, versi Kementerian Perindustrian, tingkat utilisasi galangan untuk reparasi saat ini
masih sekitar 90 persen. Kapasitas terpasang bangunan kapal baru, berdasarkan data Kemenperin, sekitar 1 juta DWT.
Utilisasi adalah rasio penggunaan terhadap kapasitas yang tersedia. Menurut Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin Budi Darmadi, tidak semua kapal yang beroperasi di Indonesia menjalani perawatan atau perbaikan di
galangan dalam negeri.
“Kapal berukuran sangat besar masih harus menjalani perbaikan di galangan luar negeri,” katanya. Budi mengatakan, permintaan reparasi kapal akan terus ada seiring bertamhahnya jumlah kapal di Indonesia. Sementara kegiatan pembangunan kapal baru
tergantung pesanan.
Pemerintah ingin. Meningkatkan utilisasi galangan untuk bangunan baru menjadi 70-80 persen. Hal itu menunggu komitmen semua pemangku kepentingan pengguna kapal umtuk menggunakan produksi galangan dalam negeri (CAS) (Kompas)
