JAKARTA, KOMPAS – Konsep tol laut dengan pembangunan pelabuhan dan penambahan kapal dapat menjadi jalan keluar persoalan mahalnya biaya logistik. Saat ini, biaya logistik yang mahal memunculkan disparitas harga barang yang sangat lebar antara satu dan daerah lainnya
“Setidaknya ada tiga kontradiksi yang terjadi di Indonesia, yaitu harga kebutuhan pokok berbeda-beda, harga barang impor lebih murah daripada produk lokal, dan ongkos impor barang lebih rendah daripada ekspor,” papar ekonom Faisal Basri dalam diskusi yang diadakan Perhimpunan Indonesia-Tionghoa, Sabtu (18/10), di Jakarta
Semakin ke timur, perbedaan harga semakin lebar hingga empat kali lipat. Bahkan, harga semen di Papua 20 kali lebih mahal daripada di Pulau Jawa
Menurut Faisal, hal itu disebabkan tingginya biaya logistik. Ongkos pengapalan dari Padang, Sumatera Barat, menuju Jakarta, misalnya, sebesar 600 dollar AS (sekitar Rp 7 juta). Padahal, ongkos pengapalan dari Singapura ke Jakarta yang jaraknya relative sama sebesar 185 dollar AS (sekiarr Rp 2 juta).
Data Logistik Performance Index 2014 menempatkan Indonesia pada urutan ke-53 dari 160 negata. Urutan tersebut di bawah Vietnam yang menempati posisi ke-48, Thailand di posisi ke-35, dan Malaysia di posisi ke-25. lndeks itu menilai antara lain infrastruktur, pengapalan, kompetensi logistik, pelacakan, dan waktu bongkar muat
Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan agar efisien sangat mendesak dilakukan karena dapat menurunkan biaya logistik.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, potensi kelautan dan perikanan di Indonesia masih bisa dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur kelautan, seperti pembangunan pelabuhan dan penambahan kapal besar. Kadin mernperkirakan potensi sumber daya kemaritiman sekitar Rp 250 triliun. Sumbangan sektor perikanan terhadap produk domestik bruto dalam 14 tahun terakhir berkisar 2-3 persen.
Meski infrastruktur menjadi kunci penting di dalam konsep tal laut, menurut Deputi V Tim Transisi Eko P Sandjojo, pemerintahan mendatang baru bisa
memanfaatkan APBN 2015 setelah ada perubahan akibat fiskal yang sempit. (Kompas)
