JAKARTA – Sebanyak 5 perusahaan logistic asal Asean siap menginvestasikan dana senilai total US$ 6 miliar (Rp 72 triliun) di Indonesia. Mereka berasal dari Singapura, Malaysia, dan Filipina.
“Cukup banyak perusahaan logistic Asean yang mau masuk ke indonesia, terutama Filipina, karena ekonomi kita terbesar di Asean,” kata Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita dalam konferensi pers IndonesiaTransport Supply Chain and Logistics di Jakarta, Selasa (21/10).
Meski demikian, dia masih enggan nama-nama perusahaan itu. Industri logistik nasional menjadi semakin menarik di mata investor asing menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015.
Menurut Zaldi, saat ini investor masih menunggu susunan cabinet terbaru. Pasalnya, investor menanti langkah pemerintah baru untuk menangani sejumlah hambatan logistic yang harus diselesaikan.
Dia mencontohkan, monopoli PT Pelindo II selama ini menjadi hambatan datangnya investasi asing di Indonesia. Padahal jika swasta ikut membangun, proyek tersebut akan lebih efisien.
“Selama ini, 95% pelabuhan dimonopoli Pelindo. Ya susah. Padahal jika Undang-Undang Pelayaran no 17/ 2008 dijalankan, investor asing bisa masuk,” ujar Zaldy.
Jika investor asing sudah banyak masuk, lanjut dia, langkah berikutnya adalah penerapan zona perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) di Indonesia. Mereka menilai FTZ Batam belum efektif. Zona perdagangan bebas dinilai lebih cocok diterapkan di Pulau Jawa atau Jakarta.
“Minimal ada dua FTZ yang dekat pelabuhan utama dan bandar udara utama,” tambah dia.
Dengan FTZ, menurut Zaldy, nilai bisnis logistik akan naik. Barang tujuan Indonesia yang semula singgah di Singapura atau Malaysia, bisa langsung masuk ke dalam negeri.
“Pengawasan Ditjen Bea dan Cukai juga lebih mudah dari Jakarta. Kalau di luar susah, banyak barang keluar jadinya,” ujar Zaldi.
Pertumbuhan Bisnis
Tahun depan, menurut dia, pertumbuhan industri logistik diperkirakan mencapai 15%. Hingga kuartal III-2014, omzet logistik mencapai Rp 1.800 triliun.
Zaldi berharap, pemerintah baru bisa mengubah komposisi arus barang nasional, dari 85% melalui angkutan darat menjadi 60% logistik laut, 30% logistik darat, dan 10% kereta api.
Saat ini, logistik laut masih lebih mahal 20% dibandingkan logistik darat. “Ini yang harus dipikirkan. Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah baru, bagaimana membuat transportasi laut lebih murah,” ujar Zaldi.
Wakil Ketua Bidang Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto juga menilai, sektor logistik merupakan industri yang potensial menarik investor. Ini dengan catatan pemerintah bisa memberikan kepastian hokum dan peluang investasi.
Menurut dia, dalam menghadapi MEA, industri logistik nasional belum mengalami perbaikan yang signifikan. Padahal, sektor logistik menyumbang 25% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Industri logistik nasional, lanjut Carmelita, masih terus mengalami kenaikan struktur biaya hingga 16%. “Kita harus akui, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand, punya system logistik yang lebih baik,” ujar dia.
Kendala lainnya yang masih menghambat perkembangan sektor logistic nasional, menurut Carmelita, adalah buruknya infrastruktur, mahalnya alat angkut logistik, dan kebijakan pemerintah yang tidak pro logistik.
Dia berharap, Pemerintahan yang baru harus mampu menjalankan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Itu mutlak diperlukan untuk menghadapi pasar bebas.
Carmelita menilai, industri logistic dalam negeri tidak memiliki waktu lagi untuk menyiapkan kajian awal.
Dia berharap, pemerintah lebih serius membenahi logistik nasional untuk menurunkan biaya, terutama tarif pelabuhan agar bisa bersaing dengan negara lain. Dunia usaha juga membutuhkan insentif terutama pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN).
Selama ini, kata dia, pengusaha sudah meminta keringanan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan, namun belum ada tanggapan.
“Paling tidak, kita setara saja. Kebijakan pelayaran yang ada di Negara lain juga diterapkan di Indonesia,” ujar Carmelita.( Investordaily)
