ASOSIASI Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai rencana pemerintahan baru Jokowi-JK untuk membenahi dan membangun 1.000 rumah nelayan adalah program baru yang cukup baik dan harus segera dilaksanakan. Program itu juga dianggap sangat realisti untuk dilakukan.
Hal itu diutarakan Ketua Umum DPP Apersi, Eddy Ganefo kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Menurutnya, program pembenahan rumah nelayan dan petani yang diikuti dengan pemberdayaan ekonomi, akan efektif untuk memutuskan arus urbaniasi dari desa ke kota yang selama ini menjadi salah satu momok pembentuk banyak kawasan kumuh (slum area) di perkotaan seperti Jakarta.
“Kalau di desa, termasuk desa pesisir diberikan perhatian, perkampungan ditata, rumahnya dibangun lebih layak dan aktivitas ekonomi bergerak, saya yakin tingkat urbanisasi bisa ditekan sehingga pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan juga
akan berkurang,” ungkap dia.
Sebelumnya, disebutkan dalam tiga bulan pertama pemerintahannya, Jokowi-JK akan menggalakan perbaikan 1.000 rumah kumuh dan pemberdayaan ekonomi di kampung nelayan.
Eddy menambahkan, perbaikan rumah masyarakat nelayan dan petani dapat dilakukan pemerintah dengan konsep perumahan swadaya mandiri atau menggunakan dana pemerintah dan swasta (corporate social renponsibility/CSR). .
Selain itu memungkinkan juga dikombinasikan dengan skim subsidi, mengingat Jokowi akan mengeluarkan intruksi presiden (lnpres) untuk program tersebut.
Di desa dan pesisir yang harga tanahnya masih murah, pemerintah bisa membeli lahan warga untuk dijadikan land bank dan kemudian di tanah itu dibangunkan rumah-rumah dengan mengedepankan kearifan lokal.
“Di pesisir banyak pohon kelapa, maka rumahnya kita buat dengan dinding dari kayu kelapa. Demikian juga di desa, tentu ada material lokas1 yang bisa dipakai, jadi rumah layak itu tidak harus beton,” kata pengusaha rumah rakyat berusia 51 tahun tersebut.
Sedangkan untuk meningkatkan daya cicil masyarakat, pemerintah perlu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat nelayan dan petani tadi. Di tahap awal pemerintah mungkin dapat menyalurkan pinjaman lunak untuk usaha, sehingga nantinya rencana Jokowi-JK yang mengkombinasikan perbaikan rumah nelayan dengan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan lintas kementerian sudah cukup tepat.
Apersi di bawah kepemimpinan Eddy Ganefo punya pengalaman melakukan perbaikan kualitas permukiman di kawasan kumuh di Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu bekerja sama dengan Pemko Palembang, Apersi melakukan pembangunan ratusan rumah warga di pinggiran Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan Tiga Ulu dan Kelurahan Empat Ulu.
“Lahan warga dibeli, kemudian diberi uang sewa rumah, dan setelah rumah selesai warga lama diberi prioritas untuk memiliki rumah di situ,” jela dia.
Eddy menyebutkan, untuk pembayaran rumah warga mencicil sebesar Rp 10 ribu per hari. Apersi menggandeng BUMD sebagai lembaga penjamin kredit warga di Bank Pembangunan Daerah Sumsel mengingat mayoritas warga di pinggiran Sungai Musi bekerja di sektor informal .(Rakyat Merdeka)
