Rencana pemerintahan baru menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hanya akan menyiksa nelayan tradisional. Karena ltu, presiden terpilih Jokowi diharapkan bisa memberatkan solusi, tanpa mengutak-atik pencabutan subsidi BBM bagi nelayan. Aktivis menawarkan solusi berupa Kartu Pintar Nelayan (KPN).
KETUA DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menawarkan agar dibuatkan KPN bagi nelayan tradisional. Tujuannya, untuk mengatasi persoalan kebutuhan BBM nelayan yang selama ini kurang merata.
“Nelayan itu tak menyusahkan pemerintah dan tidak perlu menghabiskan anggaran negara. Nelayan bergerak sendiri, menangkap ikan sendiri, menjualnya sendiri, membayar utang-utang sendiri, menjaga laut sendiri, menderita sendiri. Jika BBM dipersulit dengan mencabut subsidi atau menaikkan harga BBM, maka matilah nelayan,” ujar Siswaryudi di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK bisa melakukan beberapa hal penting untuk pengembangan kemaritiman dan nelayan Indonesia dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat nelayan akan energi. “Hal itu bisa dicapai dengan penyediaan KPN,” katanya.
Dengan memiliki KPN, katanya, setiap nelayan bisa dipantau secara langsung oleh pemerintah. KPN juga bisa terintegrasi dengan pelayanan kebutuhan masyarakat di desa-desa nelayan.
“Misalnya, dengan KPN pengawasan dan pendistribusian BBM bisa kena sasaran, tepat waktu dan tempat Juga akan lebih aman dari upaya penyelewengan dan penyalahgunaan,” katanya.
Dengan KPN, kata Siswaryudi, distribusi pun akan riil sesuai kebutuhan si nelayan di lapangan. Kemudian, bisa dipantau dan diaudit penggunaannya serta bisa dilaporkan secara otomatis kepada pihak-pihak terkait seperti pihak Kementerian ESDM, SKK Migas dan Pertamina.
Dengan menerapkan KPN nelayan juga akan terlibat aktif dalam proses pengembangan diri dan lingkungannya. Dampak positif KPN bagi negara pun
sangat riil, yakni negara akan mendapatkan data yang akurat tentang penggunaan BBM bersubsidi oleh nelayan,” jelas Siswaryudi.
Presidium Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Amin Abdullah menyatakan, jika pernerintah tetap menaikkan harga BBM, maka kesengsaraan para nelayan akan terus berlangsung. “Sebab, dengan kenaikan harga BBM, biaya nelayan untuk melaut akan semakin tinggi. Utang-utangnya akan menumpuk akibat tidak bisa melaut,” ujar Amin kepada Rakyat M erdeka.
Pengaruh lebih lanjut, kata Amin, masa depan nelayan dan keluarganya akan semakin suram. “Kualitas hidup keluarga nelayan bakal menurun,” ujamya.
Karena itu, dia menolak kenaikan harga BBM bagi nelayan. “Jangan dicabut subsidi BBM dari nelayan. Mesti ditolak itu kenaikan harga BBM untuk nelayan kecil, khususnya yang di bawah 5 GT,” tegasnya.
Menurut Amin, solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak hanya bertumpu pada upaya kenaikan harga BBM adalah menghapus BBM subsidi
bagi para pengguna kendaraan pribadi. ( Rakyat Merdeka)
