JAKARTA, KOMPAS- Pembentukan Kementerian Koordinator Maritim sebagai kementerian baru perlu segera diikuti dengan kerja yang efektif dan efisien. Pekerjaan rumah mendasar yang harus segera dilakukan adalah harmonisasi lembaga dan kementerian terkait untuk pembangunan maritim.
Presiden Joko Widodo, Minggu (26/10) petang, mengumumkan Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Kementerian lain dalam ruang lingkup koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria, mengemukakan, laut merupakan urusan lintas sektor, sehingga harus segera disinergikan dengan memformulasikan tolok ukur keberhasilan. mentara itu, kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dituntut mampu mengoptimalkan berbagai potensi laut yang ada.
“Selarna ini egoisme sektoral masih cukup kuat sehingga perlu payung untuk menaungi dan tali pengikat untuk menjarnin sinergi,” kata Arif.
Badan Keamanan Laut
Pihaknya berharap rencana strategi kemaritirnan tuntas disusun bulan ini, sehingga Kemenko Kemaritiman bisa segera bekerja . Adapun tugas Menko Kemaritiman adalah memastikan tata ruang laut disusun secepatnya, mendirikan Badan Keamanan Laut sebagai amanat Undang-Undang Kelautan, dan menyinergikan aktivitas ekonomi di laut.
Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pembina Kesatuan elayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, berharap proses sinergi itu tidak justru saling meniadakan, tetapi harus memperkuat Kementerian Pariwisata diharapkan bersinergi dengan kegiatan nelayan tradisional dan masyarakat lokal. “Jangan lagi terjadi, wisata laut dikuasai asing,” katanya
Adapun Kementerian Perhubungan di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman diharapkan mempercepat konektivitas logistik nasional. Kementerian.ESDM diharapkan mengoptimalkan penemuan energi terbarukan dan bukan memperluas aktivitas tambang yang meminggirkan ruang nelayan.
Kesejahteraan nelayan
Menurut Riza, prioritas agenda kelautan dan perikanan ke depan teramat besar, antara lain meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perbaikan permodalan, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Selain itu, penguatan sistem logistik pangan, melalui pembenahan fungsi kepelabuhanan dan armada angkut.
Penyelenggaraan sistem informasi dan data, yang membutuhkan sinergi dengan lembaga penelitian, dan organisasi nelayan terkait volume dan lokasi penangkapan, cuaca, dan harga juga penting. Disamping itu juga perlu pembenahan regulasi kelautan dan perikanan dalam rangka memperkuat daya lenting menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Sosok Susi Pudjiastuti yang berlatar belakang pengusaha diharapkan terhindar dari konflik kepentingan antara bisnis perikanan dan transportasi yang di milikinya serta program-program kerakyatan yang menggunakanAPBN.
Arif menambahkan, ada tiga, agenda utama yang harus segera dijalankan Menteri Kelautan Perikanan baru, yakrti membangun nelayan melalui pembangunan sentra perikanan yang tangguh, membangun kemandirian perikanan budidaya, serta membangun gerakan cinta laut dan rehabilitasi kawasan pesisir. Untuk sentra perikanan yang tangguh, harus dibuktikan melalui integrasi dengan sistem logitik yang kuat (LK1)( Kompas)
