JAKARTA, KOMPAS- Direktur Jenderal Bina Pendayagunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto menegaskan, tanggul laut raksasa dalam proyek Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu
Kota Negara (NCICD) masih dalam kajian. Jadi tidaknya tanggul itu dibangun masih bergantung pada pemodelan geoteknik yang tengah dibuat.
“Kalau ditanya perlu atau tidak NCICD ini, jawabnya perlu. Biayanya mahal, kami perkirakan Rp 400 triliun. Karena itu, (proyek) dibuat agar didanai swasta sehingga kontribusi pemerintah bisa sekecil mungkin,” kata Arie saat menjadi pembicara dalam seminar Masyarakat Hidrologi Indonesia bertajuk “Solusi Mengatasi Ranjir Jakarta”, Kamis (:~0/10).
Untuk tanggul laut tipe A yang telah dicanangkan pada 9 Oktober, menurut Arie, benar-benar diperlukan untuk keamanan DKI Jakarta sehingga harus dibangun.
Tanggul laut sepanjang 32 kilometer di pesisir utara Jakarta itu harus memenuhi beberapa kriteria
“Tanggul itu harus bisa bertahan sampai 2030. Apabila kondisi mmburuk, tanggul tersebut bisa ditinggikan lagi. Tanggul itu juga harus bisa menahan bocoran paling buruk tidak lebih dari 1 liter per detik,” ujarnya.
Sementara tanggul laut tipe C, berdasarkan kajian, tidak perlu dibangun karena kondisi scsar Bekasi relatif stabil. Kuncinya, harus ada pengendalian pengambilan air tanah dalam di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan sangat ingin mengetahui kelanjutan proyek NCICD tipe B tersebut. “Saya tidak paham soal teknisnya. Itu harus ada kajian lebih dalam. Makanya saya lempar ke mereka karena saya bukan ilmuwan, “katanya.
Hanya, lanjut Basuki, secara awam dia menilai, dari 13 sungai yang airnya kotor dan masuk ke tanggul, bagaimana cara memompanya dan bagaimana cara membuang lumpurya
Dari hasil studi banding ke tanggul laut di Saemangeum, Korea Selatan, Basuki masih mendapati negara maju itu kesulitan untuk mengalirkan air ke laut. Solusi yang diambil Korsel adalah menjamin air yang masuk ke tanggul sudah bersih. ‘
Nasib nelayan
Masalah lain yang dihadapi pemerintah, menurut Basuki, adalah merelokasi sekitar 6.000 nelayan yang tinggal di kawasan sekitar tanggul laut raksasa. Masih berkaca dari tanggul laut di Korsel, nelayan masih menjadi persoalan, bahkan sampai memakan korban meninggal dunia akibat mencari ikan di lokasi sekitar tanggul saat air digelontorkan ke laut.
“Masih banyak hal yang perlu diperdebatkan. Saya tidak tahu lebih baik ada atau tidak tanggul laut tipe B ini. Korsel lebih memilih fokus mcngatasi sungainya, bukan tanggulnya Artinya, kalau ingin mengatasi banjir, 13 sungai itulah yang harus jadi fokus kita,” ujar Basuki. (Kompas)
