JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi terhadap nelayan. Langkah itu antara lain penyaluran BBM bersubsidi ke sejumlah titik dan menyiapkan skema kartu khusus nelayan untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi.
Hal itu disampaikan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di sela-sela kunjungan ke kampung nelayan di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (11/11).
Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, penghapusan dan pengalihan BBM bersubsidi untuk nelayan sudah saatnya diterapkan.
Dari total subsidi BBM untuk usaha kapal ikan sebesar Rp 11,5 triliun per tahun, subsidi itu hampir tidak dinikmati nelayan kecil. Sebaliknya, BBM bersubsidi disalahgunakan dan dinikmati nelayan besar.
Karena itu, menurut Susi, pihaknya telah mengusulkan agar subsidi BBM nelayan dialihkan antara lain untuk subsidi kredit perikanan bagi pelaku usaha kecil, bantuan mesin, alat tangkap, dan perumahan nelayan. Dengan subsidi kredit perikanan, pelaku usaha yang meminjam kredit di bawah Rp 15 miliar bisa mendapatkan subsidi kredit.
Hanung mengakui, rencana kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap nelayan yang selama ini menggunakan kapal berbobot kurang dari 10 gros ton. Pertamina tengah menyiapkan skema agar nelayan masih bisa memperoleh BBM bersubsidi jenis solar untuk melaut.
”Kami menyiapkan kartu khusus nelayan. Dengan kartu itu, mereka masih bisa memperoleh BBM bersubsidi. Kartu ini sedang dalam proses persiapan yang nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga dalam waktu sebulan ke depan sudah siap,” ujar Hanung.
Tangki bergerak
Selain kartu khusus nelayan, lanjut Hanung, pihaknya siap meluncurkan 10 tangki bergerak dengan kapasitas masing-masing 10 kiloliter (kl). Tangki itu akan disebar ke 66 titik di wilayah Jawa yang belum tersedia stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.
”Lokasinya belum kami tentukan dan akan berkonsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Hanung.
Mohammad Sidik (45), nelayan di Desa Tanjung Pasir, berharap pemerintah tetap memberikan subsidi bagi nelayan jika menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika harga BBM naik, nelayan akan terpukul karena ongkos melaut membengkak.
Sementara itu, di Kalimantan Utara (Kaltara), antrean BBM bersubsidi di seluruh Kaltara yang meliputi Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Kota Tarakan, semakin parah. Namun, penjual BBM eceran selalu memiliki stok.
Di Sebatik, pulau perbatasan Kabupaten Nunukan dengan Malaysia, sebagian warga seperti sudah pasrah dengan kondisi tersebut. Mereka tidak kuat mengantre di agen penjual minyak dan solar karena belum memiliki SPBU.
