JAKARTA – Pembangunan 24 pelabuhan laut (sea port) dan pelabuhan laut dalam (deep sea port) yang diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diperkirakan menelan dana setidaknya Rp 240 triliun. Pada KTT APEC 2014 di Beijing (Tiongkok), Jokowi menegaskan, RI akan membangun 24 pelabuhan, termasuk pelabuhan laut dalam, di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
“Setidaknya dibutuhkan dana minimal Rp 10 triliun guna membangun satu pelabuhan yang diprogramkan Pak Jokowi,” kata Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang Transportasi Laut Ajiph Razifwan Anwar ketika dihubungi Investor Daily, Selasa (11/11).
Menurut dia, angka perkiraan investasi tersebut masih dalam takaran minimal, mengingat 24 pelabuhan belum tentu dibangun sama besar. Ajiph memprediksi ada enam pelabuhan yang akan dibangun dengan kapasitas besar, sedangkan 18 pelabuhan lainnya dikonstruksi dalam skala menengah.
“Untuk pelabuhan besar, seperti Tanjung Priok, aliran investasi yang ditanamkan mensyaratkan nominal Rp 20-40 triliun. Sementara itu, pembangunan pelabuhan skala
menengah, setidaknya memakan biaya Rp 7 triliun. Contoh pelabuhan skala menengah, adalah Terminal Teluk Lamong, Tanjung Perak, Surabaya,” papar dia.
Ajiph juga menyarankan, investor yang ditunjuk pemerintah untuk membiayai program ini sebaiknya adalah penanam modal asing, karena investasi yang dibutuhkan memang tidak sedikit. “Dana yang dibutuhkan sangat besar, saya kira investor lokal belum mampu membiayai pembangunan 24 pelabuhan dan pelabuhan laut dalam ini,” papar dia.
Meski demikian, Ajiph mengingatkan agar pemerintah memilih investor asing yang kompeten di bidang kepelabuhanan. Investor tersebut nantinya tidak saja membangun, tetapi juga bertindak sebagai operator pelabuhan. Dengan investor yang juga bertindak sebagai operator, mereka diyakini akan memiliki kesadaran sendiri untuk mempromosikan pelabuhannya.
Dia juga optimistis program 24 pelabuhan dan pelabuhan laut dalam serta tol laut yang
Digagas Presiden Jokowi dalam lima tahun, akan rampung tepat waktu. Namun itu tergantung keseriusan pemerintah dalam menjalankannya dan juga transparansi kepada publik atas program itu.
“Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi menawarkan satu konsep yang menguntungkan sehingga dapat menarik lebih banyak investor,” ujar dia.
Namun demikian, dia mengingatkan supaya Jokowi terus melakukan analisis mendalam atas programnya tersebut. Hal itu diperlukan untuk keberlangsungan program kemaritiman yang dicanangkan. “Jangan satu belum rampung, sudah mengerjakan yang lain,” ujar Ajiph.
Selain itu, Ajiph berharap regulasi dalam pembangunan pelabuhan dan pelabuhan laut dalam, bisa dipangkas sehingga lebih efisien. Saat ini, setidaknya ada 14 regulasi yang mengatur pembangunan infrastruktur sektor laut tersebut, dan tugas pemerintah adalah
menyederhanakannya.
Dia pun mencontohkan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang dipisah seharusnya digabung guna mempermudah para investor.
Di sisi lain, Ajiph juga menuturkan, proyek tol laut Jokowi cukup membantu pendistribusian logistik. Namun dia menekankan bahwa pembangunan tol laut tidak langsung menanggulangi semua permasalahan logistik di Tanah Air.
“Sistem logistik menyangkut banyak aspek yang berkaitan, jadi tidak hanya membangun tol laut untuk mengatasi kesulitan masalah logistik. Tetapi, saya kira juga ada kaitannya dengan infrastruktur di darat,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengatakan, konsep tol laut sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia. Dia menyebut kemaritiman nasional bisa mati tanpa adanya konektivitas antarpulau. Tol laut bukan hanya menekan biaya logistik, tapi bisa diintegrasikan dengan konektivitas ke darat.
“Untuk itu, perlu kesadaran dari semua pihak untuk menerapkan konsep ini, karena dibutuhkan sinergi antarinstitusi seperti regulator, pengelola pelabuhan, dan pengusaha kapal. Yang terpenting soal kepastian dan ketepatan waktu datang dan perginya kapal,” ujar Lino kepada Investor Daily belum lama ini.
Jika tol laut diimplementasikan, kata Lino, asas cabotage harus dikaji ulang. “Pengusaha dalam negeri tidak usah lagi memaksa untuk punya kapal besar, kan bisa sewa. Yang paling penting bagaimana mengoperasikan kapal besar sehingga semua bisa efisien,” jelas dia. (Investor Daily)
