BANDUNG—Serikat Nelayan Indonesia meminta pemerintah memperbaiki tata niaga perikanan di tingkat nelayan tradisional karena selama ini dianggap masih buruk.
Sekretaris Jenderal SNI Budi Laksana mengaku mayoritas tata niaga penjualan hasil ikan masih di monopoli pemilik modal.
“Kami meminta bagaimana caranya pemerintah mencari jalan agar hasil jual nelayan menjadi mahal. Karena harga ikan selalu jauh dari harga standar,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/11).
Langkah itu perlu dilakukan agar para nelayan tidak terjerat lagi pemasaran ikan kepada tengkulak karena dinilai sangat merugikan.
Budi melanjutkan jika tata niaga perikanan telah diperbaiki maka kesejahteraan nelayan akan terdongkrak dengan sendirinya.
Dia menilai keputusan pemerintah melakukan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akan berdampak bagi para nelayan. Tetapi, Budi mengingatkan pengalihan itu benar-benar dirasakan oleh para nelayan.
“Jika pengalihan subsidi BBM tidak benar maka jelas sangat memberatkan bagi para nelayan khususnya nelayan tradisional. Karena BBM adalah komponen biaya tertinggi nelayan sekali melaut,” ujarnya.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jabar menilai agar pemasaran ikan lebih optimal diperlukan sistem pengelolaan yang mengedepankan transparansi dan akun tabilitas produksi ikan dengan memaksimalkan fungsi pelabuhan perikanan dalam distribusi dan data pro duksi ikan sesuai dengan UU No.45/2009 tentang perubahan UU
No.31/2004 tentang Perikanan dan UU No.23/2014 tentang Kelautan yang mengatur sistem logistik lkan nasional (SLIN).
Ketua HNSI Jabar Ono Surono memaparkan fungsi pelabuhan tersebut dapat ditempuh dengan mengaktifkan seluruh TPI yang pasti ada di setiap pelabuhan.
“TPI dapat memberikan akses pasar kepada nelayan untuk mendapatkan kepastian harga ikan,” ujarnya.
Selain itu, untuk menjalankan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, pemerintah dapat menunjuk koperasi nelayan sebagai mitra dalam mengoperasikan TPI. (k29) Bisnis Indonesia
