JAKARTA – Pemerintah Indonesia diingatkan untuk tidak tunduk pada desakan Jepang. Percepatan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pasalnya, pembangunan pelabuhan itu masih memerlukan kajian mendalam. Terlebih, pembangunan tersebut akan mengganggu produksi minyak dan gas (migas) di Blok Offshore North West Java (ONWJ).
“Makanya, itu harus ada studi analisis, kalau ada banyak minyak dan gas, berapa cadangannya, bagaimana keuntungan dan kerugiannya,” kata Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Yogyakarta Sri Adiningsih kepada wartawan, Kamis (13/11).
Terlebih, pembangunan pelabuhan tersebut hanya menguntungkan bagi Jepang, yakni demi mempermudah pengapalan hasil industri otomotifnya yang berada di wilayah tersebut.
“Saya kira keputusan untuk membangun atau tidak, itu harus didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. Jangan kemudian pertimbangan utamanya adalah kepentingan negara Jepang. Jangan seperti itu,” tandasnya.
Dia kembali mewanti-wanti agar pemerintah Jokowi-JxK mengutamakan kepentingan Indonesia, terlebih sektor migas merupakan salah satu sektor vital. “Menurut saya, kepentingan Indonesia yang harus diutamakan,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pertimbangan dan kajiannya harus benar-benar komprehensif agar tidak merugikan Indonesia. Dengan demikian, tidak boleh hanya memper timbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga ketahanan energi.
“Makanya itu harus dievaluasi semuanya. Semua harus ada angka dan datanya, berapa lama cadangan migasnya, berapa kerugian-keuntungan, RTRW, dan sebagainya. Itu tidak bisa langsung mudah ditentukan menguntungkan atau tidak dan langsung bangun pelabuhan. Evaluasi lagi, apapun yang dilakukan harus utamakan kentingan Indonesia,” tegasnya. (Investor Daily)
