Ketertinggalan dan kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat jadi sorotan sejumlah pakar. Pakar kelautan Prof Dr Victor Nikijuluw menilai, ketertinggalan dan kesenjangan itu sudah terlalu jauh. Untuk mengejar ketertinggalan itu, kata Victor, dibutuhkan waktu sangat lama, sekitar 100 tahun atau satu abad.
Karena itu, Victor berharap, pemerintahan Jokowi-JK harus bisa melakukan perubahan mendasar dan menciptakan terobosan untuk pembangunan di KTI.
“Salah satu bidang yang bisa mengejar ketertinggalan itu adalah pembangunan infrastruktur yang jumlahnya minimal lima kali lebih banyak dari yang ada
sekarang,di KTI,” papar Victor dalam diskusi Kemandirian lndonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan Yayasan Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, kemarin.
Peneliti dari LIPI Augy Syahailatua menegaskan, karena Indonesia adalah negara maritim, .maka 70 persen dari potensi kelautan harus dikuasai. Karena itu, kata Augy, pemerintah Jokowi-JK harus memiliki politik anggaran kemaritiman untuk penelitian potensi kelautan.
“Selama 25 tahun tidak ada politik anggaran kelautan sehingga kapal–kapal penelitian terparkir begitu saja. Akibatnya, tidak muncul potensi laut untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” kritiknya.
Direktur Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina mengatakan, pemerintah perlu lebih mengelaborasi atau menjelaskan kepada publik mengenai arah dan implementasi Poros Maritim yang digagas Jokowi sejak kampanye Pilpres 2014.
“Dalam kampanye itu, salah satu misi Jokowi adalah mewujudkan Indonesia jadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional ,” kata Engelina. (Rakyat Merdeka)
