JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mulai meluncurkan kartu bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. Kartu yang berisi kuota pembelian solar tersebut untuk nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 gros ton.
”Di dalam kartu itu ada data berupa nama nelayan, nama kapal, dan jumlah kuotanya. Jadi, penggunaan kartu ini sekaligus mengatur konsumsi BBM,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya setelah acara peluncuran kartu, Selasa (25/11).
Cara penggunaan kartu BBM nelayan yang seukuran KTP itu sama dengan penggunaan kartu anjungan tunai mandiriataupun kartu kredit. BBM harus dibeli di kios penyaluran bahan bakar nelayan (SPDN). Ketika pembelian sudah dilakukan, kuota yang dimiliki nelayan berkurang.
Setiap transaksi dapat dipantau secara langsung melalui alat pemantau transaksi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Pertamina, dan BRI.
Untuk keperluan nelayan, jatah BBM bersubsidi dipatok paling banyak 25 kiloliter per bulan untuk satu kapal. Ada perbedaan kuota antara satu kapal dan kapal lainnya akibat perbedaan daya mesin dan kebutuhan bahan bakar. Penentuan kuota BBM bersubsidi untuk setiap kapal ditentukan oleh KKP yang memiliki data nelayan melalui suku dinas kelautan dan perikanan setempat.
Sistem pelaporan
Hanung mengatakan, saat ini, KKP tengah membuat sistem agar nelayan melaporkan tangkapan dan melaporkan penggunaan bahan bakarnya. Data itu akan dipakai untuk penentuan kuota BBM nelayan pada bulan berikutnya.
”Kalau ada yang membeli BBM, kemudian ternyata tidak melaporkan tangkapannya, bisa jadi bulan berikutnya nelayan itu tidak diberi jatah BBM lagi,” tambah Hanung.
Untuk memperoleh kartu BBM nelayan, nelayan harus membuka rekening tabungan di BRI. Setelah itu, nelayan akan mendapatkan kartu.
Kartu tersebut akan didaftarkan ke SKPD suku dinas kelautan dan perikanan setempat untuk memperoleh kuota BBM. Dengan data berupa nama pemilik, nama kapal, dan kuota BBM, didapat pula data jumlah kapal yang dapat menjadi dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.
Menurut Hanung, kartu BBM nelayan untuk 2.400 kapal ditargetkan sudah bisa dibagikan dan diterapkan di Tegal, Jawa Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur, akhir tahun ini.
Sebagaimana pernah diberitakan, kapal dengan ukuran di bawah 30 GT berjumlah 395.000 kapal. Adapun kios penyaluran bahan bakar nelayan berjumlah 327 unit (Kompas, 24/11).
Executive Vice President Electronic Bank Division BRI Imam Subowo mengatakan, nelayan tidak dikenai biaya transaksi pembelian BBM bersubsidi menggunakan kartu BBM nelayan.Nantinya, kartu bisa diisi di setiap cabang BRI di seluruh Indonesia.
”Sistemnya sudah menjadi satu dengan sistem yang dimiliki BRI,” kata Imam.
Menurut Imam, dengan mengharuskan nelayan membuka rekening, nelayan juga diajak untuk menabung. Bahkan, Imam tidak memungkiri, kartu tersebut menjadi sarana bagi BRI untuk memperoleh nasabah baru.
Kartu serupa sudah digunakan untuk membatasi pembelian solar di Batam. Setiap kendaraan dibatasi maksimal 30 liter per hari. (Kompas)
