SINGAPURA, KOMPAS — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi meminta negara lain, terutama yang bertetangga dengan Indonesia, tak perlu merasa cemas, apalagi merasa terancam. Ini terkait dengan ketegasan sikap pemerintah saat ini dalam menangani isu kedaulatan dan pelanggaran di wilayah Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Retno, Rabu (26/11), saat berkunjung ke Singapura dan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura K Shanmugam. Pertemuan itu kemudian diikuti kunjungan kehormatan ke Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
”Saya kira kalau satu negara menegakkan aturan hukum di wilayah kedaulatannya sendiri, hal itu kan justru sesuatu yang biasa. Malah buat saya, kalau masalah seperti itu bisa ditawar- tawar justru hanya akan menurunkan posisi tawar Indonesia di mata negara lain,” ujar Retno, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Wisnu Dewabrata.
Lebih lanjut, terkait isu pelanggaran wilayah atau pencurian ikan di perairan Indonesia, Retno menekankan, sebetulnya sudah ada banyak kesepakatan, terutama bilateral terkait penanganan masalah itu antara Indonesia dan banyak negara.
Apa yang coba dan akan terus dilakukan sekarang ini oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Retno, hanya soal pengimplementasian secara tegas kesepakatan-kesepakatan itu. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengomunikasikan sikap pemerintahan itu kepada sejumlah duta besar.
”Jadi, semua itu tidak datang atau muncul dengan tiba-tiba. Justru kesepakatan bilateralnya sudah ada sejak lama dan sekarang tinggal menerapkannya secara konsisten,” ujar Retno.
Seperti diwartakan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Angkatan Laut RI bertindak tegas terhadap para pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia. Jokowi juga meminta kapal–kapal para pencuri ikan itu ditenggelamkan setelah terlebih dahulu awak kapalnya dievakuasi.
Jelas dan tegas
Langkah itu, kata Jokowi, dilakukan untuk memberi pesan yang jelas dan tegas kepada negara lain jika Indonesia serius dalam mengamankan perairan berikut kekayaan alam yang ada di dalamnya. Hal itu juga sejalan dengan visi pemerintahan baru, yang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia.
”Sekarang saya tengah menjajaki setidaknya enam negara agar bersama-sama bersedia menandatangani semacam dokumen komunike bersama untuk memperkuat pelaksanaan semua kesepakatan bilateral yang sudah ada dengan sejumlah negara terkait penanganan illegal fishing,” ujar Retno.
Namun, Retno menolak merinci negara mana saja yang sedang ia lobi agar mau ikut menyepakati komunike bersama itu. Retno mengelak saat ditanya apakah keenam negara itu termasuk Tiongkok dan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. ”Proses komunikasi sekarang terus dilakukan. Diupayakan semua proses dan penandatanganannya bisa selesai secepatnya,” ujar Retno.
