JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersiap merevisi izin sandar bagi kapal pesiar milik asing yang saat ini masih berbelit-belit dan membutuhkan waktu lama. Seiring dengan percepatan proses perizinan, kunjungan wisatawan melalui laut diyakini dapat meningkat.
Nantinya, kemudahan izin masuk kapal pesiar, termasuk kapal layar, yacht, dan superyacht, dari negara lain akan diatur dalam peraturan presiden. ”Selama ini untuk mengurus izin masuk perlu waktu tiga minggu,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo saat kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel di Jakarta, Kamis (11/12). Mereka membahas kerja sama kedua negara di bidang kemaritiman.
Menurut rencana, akan dibentuk sistem perizinan dalam satu atap di Kementerian Luar Negeri dan secara daring di internet. Jika semua memenuhi persyaratan, izin akan selesai dalam satu hari.
Bagi kapal–kapal pesiar ditetapkan titik masuk di 18 pelabuhan, antara lain Sabang di Aceh, Batam, Jakarta, Semarang dan Cilacap di Jawa Tengah, Benoa (Bali), dan Bitung di Sulawesi Utara. Mereka dapat memperoleh izin menginap hingga setahun.
Potensi kunjungan wisata dengan transportasi laut, menurut Indro, tergolong besar. Untuk yacht saja ada sekitar 1.500 yang bertolak dari Perth, Australia. ”Kapal ini hanya lewat begitu saja di wilayah Indonesia menuju Singapura, Kuala Lumpur, dan Phuket di Thailand,” katanya.
Seiring dengan kemudahan perizinan itu, diharapkan sekitar 3.000 kapal pesiar per tahun dapat berlabuh di Indonesia. Hal itu dapat memberikan pemasukan devisa bagi negara. Selama berlabuh dan berwisata di Indonesia, pengeluaran para turis 500 hingga 1.200 dollar AS per hari.
Menurut Georg Witschel, wisatawan Jerman ke Indonesia pada 2014 tercatat 168.000 orang, yang berarti meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan 2008. Kebijakan izin secara daring diyakini dapat lebih meningkatkan kunjungan turis dari Jerman ke Indonesia.
Kapal karam
Pertemuan Indroyono dan Georg juga membahas temuan kapal karam, yaitu kapal selam militer Jerman pada masa Perang Dunia II yang tenggelam diterjang torpedo. Kapal tersebut kandas di dasar laut sedalam 25 meter di perairan sekitar Kepulauan Karimun Jawa atau selatan Banjarmasin.
Georg berharap kapal tersebut diperlakukan sebagai ”makam” dan dipertahankan keutuhannya. Namun, sesuai paparan Mayor Yudo Ponco Ari P dari TNI Angkatan Laut, timnya menemukan kapal tersebut dalam kondisi telah dicopot beberapa bagiannya.
Menurut Budi Sulistyo, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut Pesisir Balitbang Kelautan dan Perikanan, kapal–kapal karam sebenarnya dapat menjadi obyek wisata selam, seperti di pesisir Bali. Namun, hal itu mensyaratkan keterlibatan pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian peninggalan bersejarah tersebut.
Sementara itu, menurut Indroyono, yang juga koordinator bidang energi, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta perhubungan, ada enam lingkup kerja sama yang akan dirintis dengan Jerman. Kemitraan tersebut antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pengembangan kapal penumpang generasi baru termasuk kapal kargo, peningkatan bidang pariwisata bahari, studi banding kebijakan kemaritiman, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia di bidang kemaritiman melalui program beasiswa. (Kompas)
