KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) kemarin menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, kemarin. Acara ini digelar untuk mengubah program Kadin agar sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah.
“Pergantian pemerintah kali ini membawa perubahan fundamental serta struktural terhadap pembangunan ekonomi. Atas dasar itu, Rapimnas kali ini perlu melakukan penyesuaian, karena Kadin adalah mitra pemerintah dalam pembangunan,” kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto.
Dia menyebutkan tiga perubahan mendasar dalam rencana pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Pertama, konsep pembangunan yang dimulai dari wilayah pinggir. Menurut Suryo, perubahan ini akan berimplikasi terhadap pembangunan yang kemuingkinan akan banyak berkembang di daerah.
Dia menuturkan, selama ini Kadin telah mendukung pengembangan usaha di daerah, terutama melalui penguatan Usama Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tercatat lebih dari 60 juta UMKM tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Perubahan kedua, konsep pembangunan berorientasi maritim. Menurut Suryo, perubahan itu akan membuka kerja sama secara nasional dan internasional dalam menggarap peluang bisnis di sektor maritim. ·
“Dalam konteks kemaritiman, perhatian kita perlu diarahkan pada peningkatan peran jasa trasportasi laut. Pasalnya, sampai saat ini jasa transportasi asing masih menguasai di pelabuhan, terutama untuk ekspor komoditi yang didasarkan pada Free on Board (FOB),” ungkap Suryo.
Perubahan ketiga, tekad pemerintah melakukan swasembada pangan dalam waktu singkat. Dia menegaskan, pihaknya sangat mendukung peningkatan produksi pangan dengan berbagai program. “Kami akan kembali menyelenggarakan konferensi tahunan Feed Indonesia Feed the World dan mengembangkan program dukungan finansial untuk petani kecil,” ujamya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuka acara Rapimnas itu, menyambut baik dukungan para pengusaha terhadap program maritim pemerintah. JK menegaskan, pemerintah saat ini tidak akan mengabaikan peran pengusaha. “Tadi Ketua Kadin mengharapkan agar pengusaha dilibatkan pada kebijakan pemerintah. Hal itu sudah lewat sebenarnya, karena presidennya pengusaha, wapresnya pengusaha dan menterinya pengusaha. Jadi kalau ada pemerintah yang paling mengerti negeri ini, ya pemerintahan sekarang, lantaran semuanya pengusaha,” jelas JK. JK mengklaim, tidak ada bangsa yang maju tanpa pengusaha.
Namun dia menekankan, untuk membangun ekonomi harus dilandasi rasa tanggung jawab. “Kita berkali-kali punya kesempatan maju, tapi akhimya kemajuan menyebabkan negatif dan merusak negara kita sendiri. Tahun 60- 70an era kayu, tapi yang terjadi jutaan pohon kita ditebang dan berdampak banjir. Para pengusaha telah meninggalkan dosa besar,” sindir JK.
JK mengungkapkan, saat ini ada beberapa tantangan dalam melakukan pembangunan. Anggaran saat ini tidak mendukung. “Anggaran pembangunan menurun drastis dari 20 persen menjadi 10 persen. Tentu kita harus naikkan, kurangi subsidi, mengurangi semua yang tidak perlu,” katanya.( Rakyat Merdeka)
