KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) rnenyayangkan langkah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang lebih memilih impor kapal dari China dibanding pesan buatan industri lokal.
Plh Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Soerjono mengatakan, industri galangan kapal siap mendukung kebijakan tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi.
“Kita siap untuk membangun kapalnya tapi yang belum siap adalah pemesannya (pengusaha),” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Karena itu, dia menyayangkan langkah Kadin yang lebih memilih irnpor kapal dari China. Padahal industri kapal di dalam negeri sudah mulai bangkit dan siap mernenuhi semua pesanan kapal.
“Kenapa setiap ada kebijakan, harus industri negara lain yang menikmati, bukannya industri dalam negeri,” sindirnya. Soerjono mengatakan, saat ini kondisi industri kapal China sedang sepi. Karena itu mereka mengincar Indonesia yang sedang menggalakkan tol laut.
Impor juga bertentangan dengan program Presiden Jokowi yang mendorong industri galangan dalam negeri. Karena itu, pihaknya akan melindungi industri galangan kapal dalam negeri dari serbuan kapal impor.
“Apalagi industri galangan kapal ini baru bangkit kembali. Kita tolak itu (impor),” jelasnya. Kadin berencana rnelakukan pengadaan 500 kapal hingga 2019. Alasannya, untuk memperkuat sektor maritim dan meningkatkan efisiensi logistik di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Didie Soewondho mengatakan, untuk merealisasikan hal itu Kadin telah melakukan kerja sama dengan China untuk pengadaan kapal tersebut.
“Akan ada investor China yang akan membantu. Total nilainya 5,5 rniliar dolar AS,” ujar Didie.
Alasan para pengusaha melakukan pengadaan kapal dari China karena biaya produksi kapal di dalam negeri masih tinggi sehingga harga jualnya lebih mahal.
Padahal sebelumnya Presiden Jokowi telah menjanjikan fasilitas perpajakan bagi investor yang tertarik membangun galangan kapal di Indonesia. Hal itu untuk menggairahkan industri galangan kapal sehingga bisa menarnbah kapasitas produksi kapal nasional guna mendukung program tol laut yang digagasnya.
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo memastikan pemerintah sudah melakukan pembahasan awal pemberian insentif galangan kapal tersebut.
“Salah satu insentifnya adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu masih kita hitung dengan tim tarif,” ujar Indroyono. ( Rakyat Merdeka)
