JAKARTA—Tenaga ahli dalam Persatuan Insinyur Indonesia mendesak pemerintahan baru mengedepankan komponen, teknologi dan sumber daya manusia dari dalam negeri dari pada memprioritaskan impor.
“Para ahli dan insinyur Indonesia memiliki kemampuan tinggi dalam proyek-proyek besar,” kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur S. Umar, Rabu (29/10).
Dia menyatakan walau hanya ada sekitar 220 perusahaan asing di Indonesia, perusahaan-perusahaan multinasional itu menguasai pangsa pasar hingga 70% jasa keteknikan.
Adapun, swasta nasional hanya bisa menguasai 20% pasar engineering, procurement & construction (EPC) dan sisanya dikuasai oleh BUMN.
Dia menilai proyek tol laut yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan dari sarana pelabuhan.
Dia juga menekankan konsep jaringan distribusi barang melalui laut ini jangan sebatas retorika.
“Harus diakui infrastruktur pelabuhan belum siap untuk mendukung rencana pengembangan ekonomi kemaritiman,” jelas lelaki yang juga menjabat sebagai CEO Grup Bakrie ini.
Oleh karena itu, tuturnya, pemerintahan baru harus menunjukkan ke berpihakannya kepada sektor kelautan dan tidak lagi membelakanginya di antaranya melalui pemberian
porsi anggaran yang lebih besar.
Dia meminta minimal 5% dari PDB diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kelautan.
Dengan anggaran yang berpihak, menurut Bobby, pemerintah juga diminta mengedepankan penggunaan produk dan ahli dari dalam negeri. Pasalnya, para ahli lokal juga mampu bersaing dengan perusahaan multinasional.
Namun, mereka masih kalah dalam metode pembiayaan. “Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme agar perusahaan menengah yang memiliki ahli berkemampuan tinggi untuk menjadi main contractor,” ucap Bobby.
PII, lanjutnya, juga mendesak setiap kawasan pertumbuhan ekonomi utama seperti di Padang atau Bengkulu, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar segera disiapkan secara maksimal sebagai jantung pergerakan kapal.
Firmanzah, mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan saat ini sudah dilakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia. Namun, pembangunan fisik bukan perkara yang dapat dilakukan dalam sekejap.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini menolak mengomentari tentang pemanfaat an tol laut. Pasalnya, sampai saat ini belum ada penyampaian secara detail tentang konsep yang digagas oleh Presiden Jokowi. (Anggara Pernando) Bisnis Indonesia
