Pebisnis Minta Ada Transparansi

JAKARTA—Pelaku usaha di industri galangan kapal menginginkan adanya keterbukaan informasi terkait dengan kebutuhan kapal nasional dalam jangka panjang. Mereka menilai ego sektoral selama ini tidak hanya terjadi pada mata rantai logistik nasional, tetapi juga terjadi pada proses pengadaan kapal di dalam negeri. Kondisi itu tampak dari minimnya informasi dan transparansi kebutuhan pengadaan kapal dalam negeri.…

Priok Tetapkan Cost Recovery per 1 November

JAKARTA—Pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan cost recovery sebesar Rp65.000–Rp.75.000 per boks peti kemas berisi muatan ekspor impor di lima fasilitas terminal peti kemas terhitung mulai 1 November 2014. Kelima terminal peti kemas tersebut adalah Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Multi Terminal Indonesia (MTI), Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Priok. Sesuai dengan…

Kabinet Jokowi Dinilai Tidak Pro Kedaulatan Pangan

Janji Presiden Jokowi membawa Indonesia menuju kelaulatan pangan ditagih rakyat. Aktivis kecewa terhadap kabinet yang disusun Jokowi, khususnya pos Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diisi pengusaha. Mereka khawatir kedua menteri tersebut lebih pro pada korporasi dibanding petani dan nelayan. DIREKTUR Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik, menegaskan, kedaulatan…

Tumpang Tindih Izin Ditangani

JAKARTA, KOMPAS- Pemerintah Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk menindak pencurian ikan yang hingga kini masih marak di perairan wilayah Indonesia. Masalah lainnya adalah tumpang tindih perizinan di bidang kelautan yang akan segera ditangani. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo kepada Kompas di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Senin (27/10), di Jakarta, menyatakan, ada yang…