JAKARTA. Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh membuka harapan besar, terutama di sektor maritim. Pasalnya, ini menjadi salah satu fokus Jokowi ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) .
Dalam pidato perdana yang disampaikan usai acara pelantikan di Gedung MPR/DPR,
Senin (20/10) kemarin, Jokowi, mengatakan, pemerintahannya akan mengembalikan
kejayaan Indonesia di sektor maritim. Mantan gubernur DKI Jakarta ini bilang sektor
maritim ini akan digarap secara maksimal dan menjadi program prioritas nasional.
Untuk itu, dia meminta semua elemen bangsa bisa bekerja keras mengembalikan
Indonesia sebagai negara maritim. “Kini saatnya kita kembali memaksimalkan potensi
laut, sudah terlalu lama bangsa Indonesia ini memunggungi laut,” kata Jokowi dalam pidatonya di gedung parlemen.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menambahkan sektor maritim selama ini seolah dilupakan bangsa Indonesia. Untuk itu, dia berharap besar Presiden Jokowi dapat melaksanakan janjinya untuk kembali memajukan sektor maritim dalam negeri.
Dolfie OFP, mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi mengatakan bahwa untuk menggarap sektor maritim ini, pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla dihadapkan pada masalah kebutuhan anggaran yang cukup besar.
Berdasarkan hitungan yang telah dilakukannya bersama Tim Transisi, untuk membangun
“jembatan” penghubung di sektor maritim saja, anggaran yang diperlukan selama lima tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun.
Salah satu program maritim yang menjadi andalan Jokowi adalah Tol Laut, yakni pemanfaatan kapal-kapal besar untuk mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah besar dan dilakukan secara konsisten sehingga dapat menurunkan biaya logistik.
Namun, untuk merealisasikannya, pemerintah Jokowi- JK diharuskan melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pelabuhan, seperti membangun 24 pelabuhan yang akan disinggahi tol laut ini, terutama pelabuhan yang lokasinya belum tersentuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero).
Tol laut diklaim mampu meneken disparitas harga barang kebutuhan pokok antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur yang selama ini terjadi.
Deputi Kepala Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin mengatakan selain masalah
anggaran yang besar, tantangan besar yang bakal dihadapi Jokowi untuk menerapkan
kebijakan sektor maritim adalah minimnya kesiapan pelabuhan yang ada saat ini.
Menurutnya, meskipun jumlah pelabuhan di Indonesia sudah banyak, namun pelabuhan
tersebut banyak yang belum memadai secara ekonomi. “Untuk tol laut ini dapat dipastikan pelabuhan-pelabuhan kecil belum siap berperan dalam program tersebut,” katanya.
Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada tahun 2015 mempunyai program prioritas di sektor kelautan, yakni membangun dan merevitalisasi 50 pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Selain itu, ada juga pengembangan 86 pelabuhan laut perintis yang fokus pada wilayah Indonesia Timur. (Kontan)
