JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur pemberian bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan yang memiliki kapal tangkap ikan ukuran kurang dari 10 gros ton. Setiap nelayan yang berhak mendapat subsidi akan dibekali kartu kendali untuk menjamin penyaluran tepat sasaran.
Vice President Communication Corporate PT Pertamina Ali Mundakir, Selasa (18/11), di Jakarta, mengatakan, saat ini nama kartu belum ditentukan. Namun, kartu kendali itu akan diberikan kepada nelayan yang memiliki kapal berukuran kurang dari 10 gros ton (GT).
Dalam kerja sama ini, menurut Ali, Pertamina dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melibatkan bank pemerintah. Pemegang kartu bisa mendapatkan BBM bersubsidi dengan sistem dalam jaringan.
”Kartu itu berisi identitas pengguna, termasuk identitas kapal. Mereka bisa mengisi BBM bersubsidi di mana saja saat melaut. Saat pengisian itulah seluruh data atau identitas pemakai dan jumlah kapal tercatat secara akurat,” kata Ali.
Lewat pemakaian kartu tersebut, lanjut Ali, akurasi data nelayan yang berhak mendapatkan subsidi dapat terjaga sehingga penyelewengan bisa dicegah. Selain itu, jumlah BBM bersubsidi yang disalurkan juga akan terpantau.
Kerja sama dengan KKP juga membahas soal besaran kuota BBM bersubsidi untuk nelayan di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah akan dilibatkan untuk memberikan masukan mengenai siapa saja nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.
”Data nelayan yang berhak mendapatkan subsidi, kan, pemerintah daerah yang tahu,” kata Ali.
Selain penerapan kartu kendali untuk nelayan, Pertamina juga menyiapkan 10 tangki bergerak masing-masing berkapasitas 10 kiloliter (kl). Tangki itu akan disebar ke 66 lokasi di wilayah Jawa yang belum tersedia stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.
Berdasarkan catatan, per 31 Oktober 2014, Pertamina telah menyalurkan BBM bersubsidi bagi nelayan sekitar 1,4 juta kl. Jumlah itu terdiri dari premium 148.712 kl dan solar 1.310.975 kl. BBM bersubsidi untuk nelayan itu disalurkan lewat 1.252 lembaga penyalur yang melayani nelayan di seluruh Indonesia.
Ketua Departemen Energi Sarana dan Prasarana Perikanan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswahyudi mengatakan, pihaknya berharap pemerintah segera membuat langkah konkret dan transparan untuk nelayan kecil agar masih bisa memperoleh BBM bersubsidi jenis solar untuk melaut.
Sulit menjangkau
Selama ini biaya BBM mencapai 60 persen dari total biaya melaut nelayan. Skema khusus bantuan subsidi nelayan kecil itu sebaiknya diprioritaskan bagi nelayan dengan kapal berukuran di bawah 5 GT. Nelayan kecil diperkirakan terpukul akibat kenaikan harga BBM.
Meski demikian, lanjut Siswahyudi, penyaluran skema khusus nelayan harus didasarkan pada data jumlah nelayan yang akurat. Pemerintah perlu melibatkan organisasi nelayan untuk merumuskan pola dan skema bantuan nelayan kecil secara transparan. Skema khusus subsidi BBM untuk nelayan kecil juga harus terbuka dalam peruntukannya dan diutamakan pada daerah nelayan kecil yang paling sulit menjangkau BBM.
Dulloh, pengurus kelompok usaha bersama Pantai Lestari, di Indramayu, Jawa Barat, mengemukakan, kapal nelayan hampir sebulan terakhir sulit beroperasi karena terkendala pasokan BBM. ”Kami susah mendapatkan BBM di pangkalan kapal. Antrean panjang sehingga sering kehabisan. Kalau beli solar di SPBU, bisa ditangkap polisi,” katanya.(Kompas)
