JAKARTA—Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berjanji akan memangkas biaya logistik nasional dalam lima tahun mendatang yang saat ini masih berkisar 25%—27% dari PDB.
Adapun, strategi yang akan dilakukan pihaknya adalah pembangunan multimoda yang efisien dan terintegrasi, penghapusan ego sektoral antar kementerian dan tidak hanya terfokus pada penambahan armada kapal.
Jonan mengatakan biaya logistik di Indonesia termasuk tinggi karena mencapai di atas 25% PDB. Oleh karena itu, tuturnya, sektor logistik menjadi salah satu program prioritas Kemenhub dalam lima tahun mendatang.
“Jadi harapannya adalah terjadi peningkatan infrastruktur dan pembangunan multimoda. Kalau tidak dibangun, biaya logistik tetap akan tinggi,” tuturnya, Rabu (29/10).
Menurutnya, strategi untuk menurunkan biaya logistik bukan sekadar menambah jumlah kapal laut melainkan juga mendorong pembangunan intermoda dan multimoda dengan baik. Bila terfokus pada penambahan jumlah kapal, moda transportasi ini justru akan berhadapan dengan berbagai biaya handling di darat.
Strategi yang lain adalah penghapusan egosektoral. Jika Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Perindustrian memiliki pandangan sendiri-sendiri dengan Kementerian Perhubungan, tuturnya, integrasi dan implementasi kebijakan tak akan berjalan baik.
“Saya berjanji intermoda atau multimoda akan diperbaiki untuk menurunkan biaya logistik. Jika tidak, kemakmuran rakyat terdistorsi,” katanya.
Selain itu, Jonan mendesak pemilik kapal yang melayari Indonesia timur untuk tidak memberlakukan tarif kapal yang terlalu mahal. Penetapan tarif yang mahal menjadi salah-satu faktor pemicu tingginya biaya logistik. “Yang punya kapal jangan ambil untung banyak,” katanya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menambahkan sektor logistik nasional memiliki potensi yang besar. Namun, tingginya biaya logistik telah merusak iklim investasinya. “Sistem logistik kita tidak efisien,” tuturnya.
Menurutnya, sistem logistik nasional saat ini hanya bagus pada tataran akademik atau teori, tetapi implementasinya masih kurang memuaskan. “Kita tidak berharap sistem logistik nasional hanya menjadi teori tetapi yang terpenting adalah implementasinya,” kata Suryo.
TURUN 1%
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengharapkan Kabinet Kerja 2014-2019 dapat menurunkan biaya logistik paling sedikit 1% per tahun atau 5% dalam lima tahun.
Ketua Umum ALI Zaldy Ilham Masita akan mendukung semua rencana pemerintah selama itu bertujuan menurunkan biaya logistik nasional. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah perlu menekan biaya logistik di darat, khususnya seperti pada tarif kepelabuhanan.
Salah satu langkah yang paling riil dan dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah meniadakan biaya repo kontainer dari kawasan timur Indonesia, yang saat ini dikenakan biaya 75% oleh operator pelabuhan.
“Daripada menunggu [implementasi] tol laut yang [masih] lama, lebih baik hilangkan biaya repo dahulu,” ujarnya, Rabu (29/10).
Menurutnya, pemerintah akan dinilai telah bekerja dengan sangat memuaskan apabila pada akhir masa jabatan mampu menurunkan biaya logistik sebesar 5%. “Itu luar biasa kalau bisa turun 1%.”
Ketua Umum Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi merekomendasikan tiga langkah strategis perbaikan dan pengembangan sektor logistik Indonesia a.l. pembuatan rencana induk (masterplan) pengembangan sistem logistik indonesia berbasis maritim.
“Masterplan dikembangkan dengan mengacu kepada visi dan misi Presiden Joko Widodo seperti konsep tol laut dan poros maritim,” tuturnya. (Muhamad Hilman) Bisnis Indonesia
