JAKARTA—Tantangan pemerintahan Joko Widodo dalam mendorong pembangunan tol laut kian berat. Pasalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan biaya pengembangan 24 pelabuhan mencapai di atas Rp 424 triliun.
“Angka itu belum melalui studi yang detail. Jadi kemungkinan besar bisa bertambah lagi. Saya perkirakan mungkin bisa bertambah 1,5 kali lipat lagi,” ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna di kantornya, Jumat (7/11).
Menurutnya, angka Rp 424 triliun itu diperuntukkan untuk mengembangkan 24 pelabuhan berskala internasional. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan pengembangan pelabuhan untuk tol laut tersebut bisa bertambah.
Deddy menjelaskan pengembangan 24 pelabuhan tersebut nantinya mampu dilewati oleh kapal niaga besar, seperti kapal Panamax dengan kapasitas 3.000-6.000 TEUs. Dengan demikian, akses niaga dari negara-negara Pasifik ke negara Asia menjadi lebih mudah,
dan murah.
“Kalau semua itu sudah dibangun, mungkin 6 bulan pertama atau 1 tahun pertama masih kosong. Tapi kalau ini sudah rutin ada, dan pengusaha sudah tahu, sektor industri bisa ramai. Meski begitu, prasyarat lainnya tentu harus dipenuhi juga,” katanya.
Dedy mengungkapkan 24 pelabuhan yang akan dikembangkan merupakan salah satu dari 110 pelabuhan yang dikelola PT Pelindo (persero). Meski begitu, tidak menutup kemungkinan pelabuhan milik provinsi, satker dan lain sebagainya juga dikembangkan.
Terkait biaya yang cukup besar, dia menuturkan pemerintah akan membuka kerjasama finansial antara pemerintah dan swasta. Pasalnya, beban anggaran pemerintah saat ini sangat terbatas, sehingga perlu ada alternatif pembiayaan.
Sementara itu, Kepala Bappenas Andrinov A Chaniago mengatakan ketimpangan logistik terlihat jelas di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu terlihat dari harga-harga barang yang sangat tinggi di daerah Indonesia timur, seperti Papua, Maluku Utara dan Kalimantan Timur.
“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan pelabuhan internasional untuk mewujudkan gagasan tol laut. Apabila terealisasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang besar dan disegani oleh masyarakat dunia,” katanya.
Meski demikian, dia mengakui biaya yang dibutuhkan sangat besar. Dia berharap pemerintah mampu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan maritim dalam APBN setidaknya empat kali lipat dari anggaran tahun-tahun sebelumnya. (Ringkang Gumiwang) Bisnis Indonesia
