Industri Kapal Kayu Perlu Diskresi

JAKARTA—Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kehutanan perlu segera memberikan diskresi kebijakan penggunaan kayu untuk pembangunan kapal pelayaran rakyat sebagai upaya mengintegrasikan gagasan tol laut. Populasi armada pelayaran rakyat (pelra) mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku usaha pelra mengalami kesulitan membangun dan meremajakan kapal yang dipicu oleh adanya pembatasan penggunaan kayu oleh Kemenhut. Nada Faza Soraya,…

Biaya Handling Tetap Pakai Dolar AS

JAKARTA—Pengelola terminal petikemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan transaksi jasa kepelabuhanan yang berkaitan dengan ke giatan handling atau bongkar muat peti kemas dari dan ke kapal tetap menggunakan dolar AS. Sekretaris Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia (APTPI) Paul Krisnadi mengatakan jasa handling peti kemas ekspor impor di Tanjung Priok sangat terkait dengan…

Kinerja di Kariangau Meningkat

BALIKPAPAN—Pertumbuhan arus bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau meningkat sebesar 10%-15% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya sebesar 154.291 TEUs. Direktur Utama PT Kaltim Kariangau Terminal Anharuddin Siregar mengatakan kenaikan tersebut sebagian besar disumbang dari pengantaran arus domestik. “Paling banyak dari Surabaya dan Jakarta,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/11). Pada 2013, arus peti kemas…

Industri Butuh Pelabuhan yang Kompetitif

JAKARTA—Guna mempercepat pengembangan pelabuhan di Tanah Air, perlu ada suasana kompetisi antara korporasi pengelola berpelat merah dengan mereka yang berbendera asing. Kepala Badan Pusat Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri (BPKIMI) Arryanto Sagala mengatakan selama ini pelaku industri mengeluhkan ongkos logistik yang terlalu tinggi, ini terpengaruh biaya operasional pelabuhan yang terlalu mahal. “Pelindo tidak ada…