JAKARTA—Perusahaan pelat merah di industri pelayaran serta minyak dan gas diminta mengembangkan usaha ke pelayaran lepas pantai berkebutuhan khusus untuk menyempurnakan asas Cabotage sektor ini. Hal ini dilakukan menyusul langkah Kementerian Perhubungan yang menerbitkan aturan tentang pemberian batas waktu penggunaan kapal asing untuk keperluan kegiatan usaha lain. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.10/2014…
JAKARTA—Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia menyatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan perlu segera menetapkan penyesuaian terminal handling charges dan container handling charges di Pelabuhan Priok untuk memberikan kepastian usaha. Sekretaris APTPI Paul Krisnadi mengatakan penyesuaian CHC di Pelabuhan Priok sudah sangat mendesak karena semua biaya operasional di terminal peti kemas sudah meningkat. “Soal THC dan…
JAKARTA—Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) mendesak Ke menterian Perhubungan menertibkan perilaku perusahaan pelayaran asing yang memungut biaya-biaya sepihak atau pungli kepada para pemilik barang Indonesia. Modus operandi yang digunakan perusahaan pelayaran asing itu biasanya dilakukan melalui perusahaan keagenan mereka yang ada di dalam negeri. Depal indo menyayangkan kegiatan ilegal itu karena pungli akan…
JAKARTA—Kementerian Perhubungan memastikan penerapan cost recovery ataupun fuel surcharge di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak tidak termasuk dalam jenis, struktur dan golongan tarif seperti yang diatur dalam Permenhub No.15/2014. Dengan demikian, pemerintah tak akan mengintervensi mengingat penerapan cost recovery (CR) ataupun fuel surcharge merupakan biaya jasa terkait yang hanya membutuhkan kesepakatan dengan para asosiasi…