Pemeriksaan After Clearance Diprotes

JAKARTA—Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia memprotes masih ada nya kegiatan pemeriksaan fisik peti kemas impor yang sudah mengantongi surat pemberitahuan pengeluaran barang atau SPPB (after clearance) di Pelabuhan Tanjung Priok. Ketua (paw) ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan sejumlah perusahaan forwarder menyampaikan keluhan tersebut karena barang impor yang sudah berstatus clearance (beres) kepabeanannya atau sudah memperoleh…

Mengurai Benang Kusut Sektor Logistik

Sistem distribusi di Indonesia saat ini boleh dibilang termasuk yang paling bermasalah di Asia. Belum berimbangnya porsi antara jalur darat, laut, udara, dan kereta api, menyebabkan sistem logistik negeri ini mahal, boros dan memprihatinkan. Luasnya perairan Indonesia dan masih terbatasnya infrastruktur yang menunjang lancarnya pergerakan arus barang sebenarnya menjadi tantangan bagi penyedia jasa logistik. Saat…

KKP Kaji Batasi Solar Kapal Purse Seine

JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengkaji wacana pembatasan BBM bersubsidi untuk kapal nelayan dengan alat tangkap jenis pukat cincin atau purse seine karena berdampak buruk pada lingkungan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwyn Yusuf menilai tren yang terjadi pada saat ini adalah kapal tuna longline mulai mengganti alat tangkapnya menjadi jenis…

UU Kelautan Perlu Berdayakan Nelayan

BANDUNG—Pemerintah diminta menerapkan Undang-Undang Kelautan sejalan dengan Undang-Undang No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk memberdayakan nelayan kecil. Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana mengatakan prinsip UU No.1/2014 yaitu hak nelayan kecil untuk melintasi, mengelola, dan memanfaatkan perairan serta sumber dayanya di seluruh Indonesia. “Jadi tiga hal itu harus sejalan dengan…