JAKARTA—Rencana pemerintah memberikan tarif khusus bagi pelayaran jarak pendek perlu segera diterapkan sebagai insentif pengganti bagi pebisnis pelayaran yang telah menggunakan BBM nonsubsidi. Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan konsep pelayaran jarak pendek atau short sea shipping (SSS) perlu mendapat perlakuan istimewa di pelabuhan. Salah satunya dengan memberikan dermaga khusus dan…
JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia II mengklaim penetapan pungutan bagi hasil atau sharing atas layanan jasa bongkar muat barang di lingkungan kerja Pelindo II, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok dengan perusahaan bongkar muat masih wajar. Dirut Pelindo II Richard Joost Lino mengatakan biaya sharing bongkar muat didasari pada kesepakatan bersama antara Pelindo dan perusahaan bongkar muat (PBM)…
JAKARTA—DPR mengkritik usulan PT Pelabuhan Indonesia II yang akan meleburkan seluruh operator pelabuhan di Indonesia karena rencana itu dianggap tidak akan efektif menyeimbangkan pembangunan dan meningkatkan produktivita pelabuhan. Perusahaan semacam Pelindo yang mengedapankan pada pengembangan infrastruktur dikhawatirkan hanya memihak pada pembangunan pelabuhan-pelabuhan tertentu. Adapun, rencana pembangunan di pelabuhan lain yang amat dibutuhkan akan dihambat karena…
JAKARTA—Pembentukan dewan logistik nasional dinilai mendesak karena akan mempermudah aksi dan implementasi konsep sistem logistik nasional. Dewan logistik tersebut nantinya memiliki wewenang untuk mengambil sejumlah keputusan strategis atau tidak sekadar melakukan koordinasi dengan kementerian terkait secara rutin. Sugiharjo, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan, mengatakan wacana pembetukan UU tentang logistik tidak…