JAKARTA—Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai penunjukan PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagai pelaksana survei kondisi fisik peti kemas di empat pelabuhan utama dilakukan sepihak oleh Kementerian Perhubungan. Subandi, Wakil Ketua Umum BPP Ginsi Bidang Kepelabuhanan dan Kepabeanan, mengatakan penunjukan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tak melibatkan langsung pemilik barang. Dia mengatakan seharusnya Kemenhub dan Otoritas…
JAKARTA—Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menilai kebijakan insentif fiskal bagi industri galangan kapal berisiko menekan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) jika pemberian insentif tidak tepat sasaran. Kepala BKF Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan kebijakan insentif fiskal memerlukan proses kajian yang cukup panjang. Hal itu dikarenakan adanya insentif fiskal dipastikan mengorbankan penerimaan negara dari pajak. “Tetapi ingat,…
JAKARTA—Kementerian Perhubungan mengeluarkan maklumat pelayaran tentang kegiatan survei peti kemas berbasis teknologi informasi yang akan dilakukan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). BKI akan bekerja mengawasi kelaikan peti kemas yang datang dari luar negeri di sejumlah pelabuhan di Indonesia guna mencegah terjadinya praktik rente di tempat itu. Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Wahyu Widayat mengatakan…
PROYEK PELABUHAN CILAMAYA JAKARTA—Kementerian Perhubungan mengusulkan pembangunan alur pelayaran Pelabuhan Cilamaya digeser sekitar 3.000 meter ke arah barat dengan jarak bebas anjungan sejauh 5.000 meter. Usulan itu merupakan tindak lanjut dari hasil kajian konsultan independen Mott McDonald dan DNV-GL serta Booz & Co sebagai Supervisor Consultant pada Juni 2014. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan…