JAKARTA—Sejumlah kalangan menilai wacana pembentukan UU tentang logistik dianggap tidak mendesak sehingga tidak perlu ditindaklanjuti tetapi pemerintah wajib bertindak cepat untuk membereskan permasalahan logistik. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino mengatakan yang dibutuhkan saat ini bukanlah wacana melainkan aksi konkret agar semua pihak bersedia terjun langsung ke simpul-simpul masalah. Hal tersebut,…
JAKARTA—Kementerian Perhubungan menginstruksikan seluruh kepala otoritas pelabuhan di empat pelabuhan utama Indonesia menuntaskan praktik rente di pelabuhan yang menyangkut pungutan uang jaminan peti kemas impor dan dokumen EIR. Praktik pembayaran uang jaminan peti kemas dan penerapan dokumen EIR (equipment interchange receipt) selama ini disinyalir menjadi sumber maraknya praktik rente di pelabuhan. Kemenhub meminta agar semua…
BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta status dan skala layanan Pelabuhan Laut Cilamaya, Karawang, Jabar, diperjelas jika memang hendak ada perubahan di tempat itu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Denny Juanda mengatakan pro kontra kelanjutan proyek tersebut harus segera dituntaskan pemerintah pusat Jika proyek Cimalaya akan dilanjutkan kejelasan statusnya apakah akan menjadi pelabuhan laut…
JAKARTA—Pelaku usaha kapal offshore menolak rencana pemerintah mengenakan bea masuk pembelian kapal tersebut mengingat 90% pengadaan kapal offshore jenis khusus masih diimpor. Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Indonesia National Shipowners Association (INSA), mengatakan sejauh ini 90% jenis kapal offshore jenis khusus seperti kapal pengeboran, survey dan konstruksi masih diimpor sehingga pengenaan bea…