JAKARTA—PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) meminta anggaran public service obligation atau PSO naik menjadi Rp1,6 triliun pada tahun depan untuk dialokasikan kepada pelayanan kapal perintis. Manager Public Service Obligation dan Kapal Perintis PT Pelni Didik Dwi Prasetio mengatakan Kemenhub selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sesuai dengan usulan Pelni…
JAKARTA—Setelah bertahun-tahun diusulkan para pelaku usaha perkapalan, pemerintah akhirnya melakukan harmonisasi kebijakan per pajakan terhadap industri galangan kapal. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan BKF dan Kementerian Perindustrian tengah melakukan verifikasi dan kajian menyeluruh terkait dengan insentif atau pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) penyerahan kapal dan bea masuk komponen kapal. “Kami…
JAKARTA—Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta agar fase lanjutan pada proyek jalan tol Tanjung Priok dipercepat karena dia mengaku DKI telah membantu pembebasan lahan di Koja guna memperlancar pembangunan Fase 1 dan 2. Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan kendati proyek pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok (ATP) menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan…
JAKARTA—Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak agar Bea dan Cukai di setiap pelabuhan Indonesia turut mengawasi lalu lintas barang antar pulau dengan memberlakuan dokumen pabean antar pulau. Ketua ALFI DKI Jakarta Sofian Pane mengatakan usulan tersebut untuk mengantisipasi beredarnya barang-barang larangan seperti narkoba dan sejenisnya melalui angkutan laut antar pulau. “Selama ini, barang angkutan laut…