JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Joko Widodo diminta untuk memperjelas konsep poros maritim. Konsep poros maritim nantinya juga diharapkan mampu sungguh-sungguh menyejahterakan nasib masyarakat luas, serta tidak sekadar menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. ”Kami bukan pesimistis terhadap program Joko Widodo, tetapi penting supaya program itu transparan. Hati-hati menggunakan istilah dan terminologi yang tidak jelas,” kata pengamat politik ekonomi…
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak akan menoleransi izin penangkapan yang berpotensi menimbulkan praktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Abdur Rauf Sam menegaskan hal itu di Jakarta, Senin (24/11). Penegasan itu menanggapi rencana Pemerintah Taiwan menegosiasikan larangan kapal Taiwan menangkap ikan di perairan RI. Rauf menambahkan, kapal…
KUTA, KOMPAS — Pemerintah akan menerapkan pengelolaan perikanan tuna. Pengelolaan tersebut meliputi jenis dan kuota tangkapan ikan tuna. Pengelolaan perikanan tuna diperlukan karena Indonesia cenderung dinilai sebagai negara yang kurang peduli terhadap aturan penangkapan. Hal itu terungkap dalam Konferensi Tuna Bali 2014, di Kuta, Kamis (20/11). Konferensi itu dihadiri organisasi perikanan tuna internasional, pelaku usaha,…
BANDA ACEH, KOMPAS — Nelayan tradisional tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Bagi mereka, yang utama adalah suplai BBM untuk nelayan aman sehingga mereka tidak terhambat melaut hanya karena tidak ada BBM. Bagi nelayan, tidak melaut berarti tidak ada penghasilan. Di Banda Aceh, dua hari terakhir sebagian besar nelayan tradisional di…