JAKARTA—DPR mengkritik usulan PT Pelabuhan Indonesia II yang akan meleburkan seluruh operator pelabuhan di Indonesia karena rencana itu dianggap tidak akan efektif menyeimbangkan pembangunan dan meningkatkan produktivita pelabuhan.
Perusahaan semacam Pelindo yang mengedapankan pada pengembangan infrastruktur dikhawatirkan hanya memihak pada pembangunan pelabuhan-pelabuhan tertentu. Adapun, rencana pembangunan di pelabuhan lain yang amat dibutuhkan akan dihambat karena ego operator pelabuhan tersebut.
Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan maksud keberpihakan Pelindo II akan terjadi pada pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok saja. Padahal, seiring dengan itu, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang dinilai
sangat mendesak untuk segera dibangun.
Jika pembangunan infrastruktur diperlakukan dengan model saling menghambat, hal ini dinilai akan berdampak buruk bahkan menyumbat pertumbuhan ekonomi.
“Cilamaya [bisa] dihambat walaupun sangat dibutuhkan Industri. Pelindo melalui Kementerian Perhubungan mensyaratkan bahwa Cilamaya bisa dibangun kalau ekspansi Tanjung Priok sudah break even point (BEP),” ujarnya, Senin (29/9).
Pada sisi lain, antaroperator pelabuhan memiliki kinerja yang berbeda. Airlangga mencontohkan Pelindo III dapat mempercepat pembangunan pembangunan dan penambahan infrastruktur kepe labuhanan tanpa persoalan yang berarti, sedangkan Pelindo II masih banyak mengalami kisruh internal.
“Untuk [pengembangan] infrastruktur seperti [yang akan dilakukan] Pelindo tidak efektif dijadikan holding [perusahaan induk]. Nanti ada keberpihakan pada pelabuhan pelabuhan tertentu,” ucapnya.
Dalam diskusi Sistem Logistik Nasional Jelang MEA 2014, Dampak dan Peluang yang diselenggarakan Bisnis Indonesia dan PT Pelindo II, Kamis (25/9), Direktur Pelindo II Richard Joost Lino mengatakan operator pelabuhan di Indonesia perlu dilebur menjadi
satu induk usaha (holding) untuk meningkatkan efisiensi logistik.
Peleburan itu dinilai akan membuat seluruh pelabuhan memiliki standar pelayanan minimal yang sama. Operator pelabuhan juga perlu mendapatkan suntikan investasi US$6 miliar untuk pembenahan pelabuhan agar sanggup menampung kapal-kapal besar.
CUKUP BAIK
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan wacana peleburan BUMN operator pelabuhan cukup baik untuk meningkatkan keseimbangan
pembangunan antarpelabuhan.
Selain itu, peleburan juga akan memberikan kesamaan pola kerja antarpelabuhan. Misalnya, cara kerja Dirut Pelindo II R.J. Lino yang selama ini cepat dan penuh terobosan akan berdampak pada perusahaan Pelindo lainnya yang masih lamban.
Namun, imbuhnya, peleburan itu sebaiknya dibentuk dalam dua perusahaan operator pelabuhan yakni operator pelabuhan barat dan operator pelabuhan timur. Nantinya, masing-masing operator membentuk anak usaha untuk mengurus masing-masing pelabuhan.
Dengan begitu, potensi terjadinya rentan lepas kendali dari induk perusahaan karena banyaknya pelabuhan yang mesti diatur dapat diminimalisasi. “Kalau dilebur satu holding tidak efektif karena CEO juga belum tentu bisa soal operasional. Jadi mending holding
barat-timur.”
Pembentukan dua perusahaan induk operator pelabuhan juga akan membuat masing-masing operator meningkatkan produksi dan efektivitas operasional di pelabuhan
karena adanya persaingan bisnis. “Harus ada kompetisi,” kata Siswanto.
Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan usulan Dirut Pelindo II perlu mendapat kajian ilmiah secara komprehensif, baik dari segi teori bisnis maupun
implementasi di lapangan.
Sejauh ini, katanya, seluruh Direksi Pelindo I, II, III dan IV pun telah melakukan kerja sama dalam konsep pendulum nusantara. Dalam rangka kerja sama itu, telah lahir
anak perusahaan yakni PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI). (Bisnis Indonesia)
