JAKARTA—Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mendesak pemerintah melibatkan organisasi nelayan dalam distribusi kartu bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan.
Ketua Bidang Energi Sarana dan Prasarana Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
Siswaryudi Heru mengatakan saat ini distribusi kartu itu diatur PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selama ini, dia menjelaskan jumlah nelayan yang dimiliki KKP belum menjangkau seluruh Indonesia sehingga distribusi kartu untuk kapal nelayan di bawah 10 gross tonnage (GT) itu di ragukan tepat sasaran.
“Seharusnya pemerintah melibatkan organisasi nelayan yang resmi untuk membantu, mulai dari pendataan sampai distri busi,”katanya, Kamis (20/11).
Berdasarkan data KKP, jumlah kapal nelayan tradisional di bawah 10 GT sebanyak 2,7 juta unit sedangkan data HNSI tercatat 7 juta unit.
Dia menegaskan penjatahan BBM bersubsidi perlu ada transparansi sesuai dengan jumlah nelayan yang berhak menerima.
Dengan menggunakan kartu, lanjutnya, bisa saja tidak menyelesaikan masalah, mengingat BBM bersubsidi juga dipakai untuk kapal nelayan di bawah 30 GT.
“Kartu itu kan untuk kapal kecil [di bawah 10 GT]. Pengendalian yang kita inginkan itu supaya menerima tepat sesuai jumlah alokasi itu.”
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto
menilai program yang di canangkan pemerintah seharusnya bisa menjamin ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan.
“Mau ada kartu atau enggak ada kartu, yang penting ketersediaan pasokan dan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” katanya.
Selama ini, nelayan kerap membeli BBM bersubsidi tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan bahkan melebihi harga BBM nonsubsidi.
Namun, Yugi menilai kebijakan itu sebaiknya juga dikaji ulang, mengingat nelayan dengan kapal di bawah 30 GT juga masih memerlukan BBM bersubsidi.
“Yang di bawah 30 GT itu kan cara menangkapnya bareng, sepuluh orang lalu bagi hasil. Mereka sebetulnya masih perlu, dan pemerintah juga perlu memperhatikan mereka,” katanya.
Dia berharap pemerintah juga meningkatkan nilai tambah di sentra perikanan dan hasil tangkapan yang didapatkan nelayan bisa dibeli dengan harga pasar. (Irene Agustine) Bisnis Indonesia
